Berita Blitar Hari Ini

Sudah Jadi Definitif, DPRD Desak Wali Kota Blitar Segera Isi 6 Jabatan Kepala OPD yang Kosong

DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota Blitar, Santoso, segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD

samsul hadi/suryamalang.com
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi. 

SURYAMALANG.COM | BLITAR - DPRD Kota Blitar mendesak Wali Kota Blitar, Santoso, segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD. Desakan melakukan mutasi itu muncul setelah Santoso resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar definitif sisa masa jabatan 2016-2021 oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Rabu (19/5/2020) lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi mengatakan wali kota harus segera melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD. Menurutnya, wali kota masih punya waktu untuk melakukan mutasi pejabat.

"Sekarang sudah resmi menjadi wali kota definitif, harus segera melakukan mutasi, masih ada waktu, aturannya enam bulan sebelum masa jabatannya habis masih bisa melakukan mutasi. Jabatan wali kota berakhir Februari 2021," kata politikus PPP itu, Kamis (28/5/2020).

Dikatakannya, ada enam jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkot Blitar yang kosong dan diisi pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, keenam jabatan kepala OPD yang kosong itu posisinya strategis.

Adapun enam jabatan kepala OPD yang kosong, yaitu, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Koperasi dan UMKM, Inspektorat Daerah, dan Satpol PP.

"Jabatan kepala OPD kosong ini mempengaruhi program kerja, pelaksanaan program tidak maksimal dan yang dirugikan masyarakat. Kalau tidak dilakukan mutasi sekarang berarti harus menunggu lagi setahun ke depan," katanya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menyebutkan kepala daerah dilarang melakukan mutasi maupun rotasi pejabat minimal enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, sampai sekarang belum ada perubahan SE Mendagri itu meskipun pelaksanaan Pilkada serentak diundur dari jadwal semula September 2020 menjadi Desember 2020.

"Sebelum ada perubahan SE Mendagri yang pertama itu, kami tidak bisa melakukan mutasi, karena memang tidak boleh. Walaupun sekarang saya sudah resmi menjadi wali kota definitif. Kalau saya melakukan mutasi berarti saya melanggar aturan yang ada," katanya.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved