Breaking News:

Berita Surabaya Hari Ini

5 Potensi Pelanggaran Pilkada Serentak 2020, Mulai Netralitas ASN sampai Penyalahgunaan Dana Bansos

Ada lima potensi pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020 di Jatim. Apa saja?

kpu jatim
Ilustrasi. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ada lima potensi pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020 di Jatim.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan Pilkada.

Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menyebut lima pelanggaran tersebut adalah politik uang, pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye, mobilisasi organisasi pemerintah, serta akurasi data pemilih, dan intimidasi pemilih.

Menurut Aang, penyelenggara paling mengantisipasi pelanggaran politik uang.

"Kami menilai pengaruh politik tidak berpengaruh signifikan soal pilihan. Namun, potensi itu masih saja ada," ujar Aang, Sabtu (6/6/2020).

Selain cukup potensial, pembuktian politik uang juga tidak mudah.

Mengingat, harus ada pihak penerima, pemberi, hingga materi yang diberikan.

Aang juga menyoroti pemanfaatan program pemerintah.

Dia mencontohkan Pemilihan Gubernur di Jawa Timur tahun 2008 dan 2013 yang diputuskan untuk diulang karena ada indikasi dari penggunaan program pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Pada pilkada 2020, Bawaslu juga mengawasi penggunaan program bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved