Breaking News:

Virus corona di Jatim

DPRD Jatim Minta Protokol Kesehatan Covid-19 Diterapkan dan Sanksi Harus Lebih Tegas

Berdasarkan kajian epidemiologi sebenarnya Surabaya Raya belum bisa lepas dari PSBB karena tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi.

Kompas.com
Ilustrasi pasien positif Covid-19 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah meminta penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 tetap diperhatikan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya tidak lagi diperpanjang.

Menurut Anik, berdasarkan kajian epidemiologi sebenarnya Surabaya Raya belum bisa lepas dari PSBB karena tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi.

 "Kalau (PSBB) dilanjutkan saya lebih setuju, tetapi karakteristik setiap daerah yang lebih tahu adalah bupati dan walikota bagaimana pola masyarakatnya dan apa yang harus dilakukan," kata Anik di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (8/6/2020) malam.

Namun begitu, menurut Anik, PSBB hanyalah sekadar terminologi ketika tidak ada sanksi yang ditegakkan sesuai dengan yang diatur dalam Perwali dan Perbup.

"Kita lihat selama PSBB kepatuhan masyarakat juga di bawah 25 persen. Sebenarnya tergantung substansinya sih, apa arti terminologi ketika tidak melaksanakan sesuai aturan yang dibuat," lanjut Politisi PKB ini.

Ia menilai, keberadaan sanksi masih sangat penting untuk mendisplinkan masyarakat melihat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

"Harus dengan sanski karena kepatuhan kita tergantung itu. Wong ada sanksi saja masih banyak yang melanggar apalagi tidak ada. Saya khawatir tingkat penularannya semakin tinggi," tegasnya.

Anik melanjutkan, tiga dasar protokol kesehatan yaitu cuci tangan, memakai masker, dan physical distancing saat ini belum menjadi kebiasaan di masyarakat.

Yang dikhawatirkan dirinya adalah ketika sudah tidak ada PSBB, masyarakat akan meninggalkan protokol tersebut.

"Tiga dasar itu menurut saya perlu diperkuat. Apalagi saat ini beberapa santri sudah memasuki pondok. Banyak jeritan dari sekitar 6000 pondok di Jawa Timur, belum ada sentuhan dari pemerintah kabupaten kota untuk melakukan edukasi ke pengelola pondok," lanjutnya.

Anik tidak ingin sampai ada klaster baru yaitu Klaster anak-anak pondok karena kurang teredukasinya lingkungan pondok pesantren.

"Selain itu, dalam aturan Perwali dan Perbup harus memasukkan PNS termasuk guru dan dosen agar bisa menjadi keteladanan, dan harus ada sanksinya," kata Anik

"Mereka ini adalah abdi negara yang semua kehidupannya dari negara jadi harus ada keterlibatan," lanjutnya.

(Sofyan Arif Candra)

Editor: Dyan Rekohadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved