Penyaluran Bansos Tahap 1 dan Tahap 2 di Kota Malang, 40 Persen Data Penerima Dobel

SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemkot Malang masih berupaya menyelesaikan masalah dobel data terkait penyaluran bantuan sosial pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Penny Indriyani mengatakan awal mula dobel data tersebut terjadi ketika bansos dari Pemkot Malang senilai Rp 300.000 yang disalurkan pada awal April 2020.

Data penerima bansos tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 1.666 orang.

Setelah itu Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp 600.000 pada awal Mei 2020.

Ternyata, pendataaan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui data di DTKS.

"Itulah yang menjadi dobel data untuk tahap pertama. Itu belum lagi Bansos dari Pemprov Jatim. Jadi dobel data terjadi sekitar 40 persen pada tahap satu dan tahap dua," ucap Penny.

Setelah terjadi dobel data tersebut, pihaknya menyeleksi data melalui aplikasi SiBansos.

Dinsos Kota Malang bisa melihat nama-nama penerima bansos yang dobel data di SiBansos.

Sehingga, pada penyaluran bansos tahap dua, warga penerima bansos yang sebelumnya dobel data tidak lagi mendapatkan bansos.

Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat penerima bansos lain yang masih belum mendapatkan bantuan.

"Seharusnya dari pusat itu menggunakan data yang update. Karena dari kami pendataan rutin kami lakukan, terkahir pada Oktober 2019 dan Januari 2020," ucapnya.

Selain itu, dalam penyaluran bansos tahap satu dan dua di Kota Malang, Dinsos juga banyak menemukan data orang meninggal, data yang tidak valid, maupun warga yang menolak untuk menerima bantuan.

Lalu bantuan tersebut dialihkan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sesuai urutan di dalam datanya.

"Total ada 25 persen data yang invalid seperti itu. Kami memastikan tidak terjadi lagi dobel data di tahap ketiga," tandasnya.