Di Pasar Rogojampi Banyuwangi, Jokowi Minta Program Pelayanan Publik Banyuwangi Direplikasi

SURYAMALANG.COM, BANYUWANGI - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020).

Didampingi Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, presiden mengunjungi pasar pelayanan publik di Pasar Rogojampi, untuk meninjau proses pelayanan publik di era new normal, di unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional tersebut.

Jokowi mendapat penjelasan dari petugas Pasar Pelayanan Publik, tentang proses pelayanan mandiri (self-service) di Pasar Rogojampi yang bisa mengakses dokumen/izin tanpa bertemu petugas.

Jokowi juga melihat langsung proses integrasi data kependudukan melalui program Smart Kampung, atau sistem digitalisasi pelayanan publik berbasis desa yang telah dikembangkan Banyuwangi sejak 2016.

Jokowi terlihat meminta pada jajarannya untuk mereplikasi konsep unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional ke kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi ini diresmikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada April 2019.

Di Pasar Pelayanan Publik, terdapat 98 jenis dokumen dan izin yang dilayani dalam satu tempat, seperti dokumen kependudukan, perizinan, IMB, izin praktik usaha kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi beberapa menteri seperti Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Anas mengatakan, selain telah memiliki Mal Pelayanan Publik, Banyuwangi juga memiliki dua Pasar Pelayanan Publik, yaitu di Kecamatan Rogojampi dan Genteng.

Ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional.

"Dengan pasar pelayanan publik ini, memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan atau izin yang dibutuhkan. Selain itu ikut menggerakkan ekonomi pasar, karena dengan kehadiran unit pelayanan publik ini ikut meningkatkan trafik orang ke pasar tradisional. Bisa urus dokumen dan izin sambil belanja di pasar tradisional," jelas Anas.

Anas mengatakan akan terus meningkatkan jumlah layanan yang bisa diakses di Pasar Pelayanan Publik terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi non-pemerintah daerah.

"Seperti di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin di satu lokasi," tambah Anas.