Berita Malang Hari Ini

Petugas Beri Masker Gratis ke Warga Kabupaten Malang yang Tak Pakai Masker

Sebanyak 2.925 pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman normal baru ditemukan oleh Sub Satgas 3 Patroli Kabupaten Malang

Satpol PP Kabupaten Malang
Sebanyak 2.925 pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman normal baru ditemukan oleh Sub Satgas 3 Patroli, pelaksanaan tata normal baru Kabupaten Malang setelah melakukan operasi hingga Rabu (1/7/2020). 

SURYAMALANG.COM | MALANG - Sebanyak 2.925 pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman normal baru ditemukan oleh Sub Satgas 3 Patroli, pelaksanaan tata normal baru Kabupaten Malang setelah melakukan operasi hingga Rabu (1/7/2020).

Penertiban tersebut berdasarkan 1.020 orang petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP dikerahkan ke seluruh penjuru wilayah Kabupaten Malang.

“Hingga 1 Juli tercatat ada 1.413 orang kami kenakan sanksi berupa kerja sosial. Lalu 108 orang kami sita KTP-nya, dan juga turut kami tertibkan sebanyak 1.404 banner  yang melanggar aturan pemasangan,” ujar Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang.

Pelanggaran yang biasa ditemukan adalah masyarakat tidak kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

"Terbanyak justru anak-anak dibawah usia, karena mereka masih belum punya KTP maka sanksi yang kami berikan selain teguran lisan dan tertulis yakni melalui kerja sosial,” tutur Mando.

Satpol PP ternyata dibantu oleh perangkat kecamatan dan desa dalam mendisiplinkan masyarakat dalam menggunakan masker.

“Bila sudah dua kali melanggar, sesuai perbup  maka pelanggaran yang bersangkutan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian,” terang Mando.

Di sisi lain, saat melakukan razia di Jalan Raya Pepen, tepatnya di depan kantor Desa Mojosari Kepanjen.

Masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker tidak diberi hukuman, namun diberikan masker gratis.

"Kami siapkan masker, tapi dengan catatan mereka buat pernyataan. Dan pernyataan itu akan kita pegang terus, di evaluasi, apabila ditemukan lagi akan kita tahan KTP-nya," kata Camat Kepanjen, Abai Saleh.

Terkait sanksi, Abai menerangkan ada pertimbangan usia.

"Kalau remaja kami wajibkan yang sifatnya seperti push up. Tua-tua akan disesuaikan dengan kondisi fisik  yang mereka miliki," tuturnya.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved