Breaking News:

Virus Corona di Jatim

Aturan Wajib Jalani Rapid Test Bagi Calon Penumpang Digugat, M Soleh : Bukan Ranahnya Gugus Tugas

Menurutnya, sebagai warga negara perlu menguji-mengoreksi kebijakan yang mewajibkan rapid test bagi calon penumpang angkutan udara, laut dan darat

TRIBUNNEWS.COM
Suasana live Youtube program Overview Tribunnews.com bertemakan "Terjepit Biaya Tes Rapid', Kamis (2/6/2020). Aturan rapid test bagi penumpang akutan umum akan dituntut 

Apalagi dibebankan kepada calon penumpang baik pesawat maupun kereta api.

"Pekan yang lalu di salah satu TV nasional diskusi dengan pakar epidimologi. Dia mengatakan rapid test gak ada gunanya. Dia menyebutkan yang bagus itu anti gen. Saya melihatnya begini, rapid test massal sudah dilakukan pemerintah. Dan diwajibkan ke penumpang, ini tidak logis. Kalau saya di mall apa jaminannya. Nanti muncul lagi bisa-bisa keluar rumah rapid tes lagi," terangnya.

Oleh karenanya, menurutnya tidak tepat bila gugus tugas Covid-19 turut mewajibkan rapid tes bagi calon penumpang.

Padahal di Kemenhub dan Kemenkes tidak mewajibkan hal tersebut.

"Saya meskipun gratis (rapid tes) nggak setuju. Nggak ada gunanya. Tetap saja nggak ada gunanya yang mau berapa hari pun nggak ada jaminan (terpapar Covid-19)," terang Sholeh.

Masih kata Sholeh, dari pengalamannya, bahwa penumpang yang menggunakan bus itu mengapa tidak diwajibkan tes rapid.

"Menyusahkan masyarakat. Aturan ini juga darat saya kasih contoh kereta api mewajibkan. Kenapa terminal tidak. Kalao ada kelas menengah ke bawah karena tidak mungkin. Kemampuannya terbatas," imbuhnya.

Baginya, sudah tidak lagi berbicara tes rapid. Akan tetapi mengedepankan protokol kesehatan.

"Itu domainnya Kemenhub, Gugus Tugas hanya mengarahkan. Nah yang di bawah, pemerintah daerah bukan Gugus Tugas," tandas Sholeh.

(Syamsul Arifin)

Editor: Dyan Rekohadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved