Virus Corona di Jatim

Hanya 152 Orang Yang Diterima Dari 70 Ribu Lebih Pendaftar Kartu Prakerja dari Jawa Timur, Jomplang

Masalahnya, saat ini 70 persen perusahaan di Jatim tidak mampu membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jadi Kartu Pra Kerja diharapkan

Editor: Dyan Rekohadi
Tribunnews.com
ILUSTRASI - Kartu Pra Kerja. Dari 70.527 pendaftar program Kartu Prakerja dari Jawa Timur, hanya 152 orang yang diterima 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur telah menyetorkan 6.527 nama untuk bisa mengikuti program kartu Prakerja.

Dari jumlah tersebut, yang diterima hanya 86 orang.

Sementara yang mendaftar online mandiri ada 64.000 orang dan yang diterima hanya 66 orang.

Jika ditotalkan dari 70.527 pendaftar program Kartu Prakerja dari Jawa Timur, hanya 152 orang yang diterima.

"Ini kan jauh sekali, sedang kita carikan solusinya. Masalahnya saat ini pendaftaran kartu pra kerja sudah lockdown (mandeg) dari pusat," ujar Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, Kamis (2/7/2020).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sendiri menurut Himawan telah mengirimkan surat ke Presiden untuk menambah kuota Kartu Prakerja yang dihitung dari angka pengangguran per tahun, yaitu lebih dari 900 ribu kuota kartu prakerja.

Namun hingga saat ini surat tersebut belum mendapatkan jawaban.

Jika penambahan kuota tersebut disetujui maka Pemprov akan memfasilitasi peserta yang benar-benar berhak mengikuti Program Kartu Prakerja.

"Yang ingin saya sampaikan kepada pekerja adalah permasalahannya sebenarnya bukan pada kami, tapi bukan berarti kami mau lepas tanggung jawab begitu saja," jelas Himawan.

"Yang terpenting saat ini adalah melakukan recovery akibat pandemi Covid-19," lanjutnya.

Hal ini penting karena menurut Himawan saat ini 70 persen perusahaan di Jatim tidak mampu membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Walaupun begitu nyatanya tidak semuanya mau mengajukan penangguhan.

"Sebenarnya yang tidak mengajukan penangguhan ini bisa melanggar Pasal 90 ayat 2 UU Ketenagakerjaan dan ancamannya pidana. Tapi saya bilang kepada pekerja, pidana ini bukan solusi bagi buruh karena dampaknya bisa tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK)," terangnya.

Ia mengimbau kepada serikat pekerja kalau terkait upah yang kurang tidak perlu diributkan dan bisa diselesaikan secara berunding hingga ada kesepakatan.

Padahal sebenarnya menurut Himawan, secara umum para pekerja biasa-biasa saja meskipun upahnya kurang.

"Hanya saja serikatnya yang meramaikan, ini kan sangat tidak elok. Kami siap melakukan mediasi jika ditemukan hal-hal seperti ini," tutupnya.

(Sofyan Arif Candra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved