Breaking News:

Pilbup Sumenep

Penyalahgunaan Wewenang dan Money Politic Jadi Potensi Besar Pelanggaran Pilbup Sumenep

Penyalahgunaan wewenang dan money politic atau politik uang paling berpotensi menjadi pelanggaran dalam Pilbup Sumenep 2020.

Webinar Potensi Pelanggaran Pilkada Sumenep di Tengah Pandemi 2020 yang digelar Demos Stat Institute (DSI), Sabtu (4/7/2020). 

SURYAMALANG.COM - Penyalahgunaan wewenang dan money politic atau politik uang paling berpotensi menjadi pelanggaran dalam Pemilihan Bupati atau Pilbup Sumenep 2020.

Hal ini terungkap dalam webinar berjudul Potensi Pelanggaran Pilkada Sumenep di Tengah Pandemi 2020 yang digelar Demos Stat Institute (DSI), Sabtu (4/7/2020).

Dalam rilis yang diterima SURYAMALANG.COM, Direktur Eksekutif DSI, Fatlur Rosi menyampaikan sesuai hasil survei, tim sukses berpotensi melakukan pelanggaran, yaitu sebesar 35 persen.

Sedangkan penyelenggara Pilbup berpotensi melakukan pelanggaran sebesar 24 persen.

Menurut Rosi, survei dilakukan sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai 3 Juli 2020 menggunakan metode acak bebas tidak proporsional bertingkat.

Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 131 orang (MOE 8,56%) dari target awal sebanyak 220 responsen (MOE 6,61%).

"Pemerintah berada dalam situasi sulit saat menggelar Pilbup di tengah pandemi, mulai dari kesiapan penyelenggara, sampai teknis pelaksanaan."

"Kalau ini dibiarkan, maka peluang terjadi pelanggaran sangat besar," kata Rosi.

Hasil survei juga mengungkapkan bahwa bentuk pelangggaran yang berpotensi adalah money politic sebesar 82 persen, dan pemanfaatan program pemerintah sebesar 7 persen.

Wadir Kedai Jambu Institute dan Waka Hukum & HAM PWPM JATIM, Abdus Salam mengakui bentuk pelanggaran yang berpotensi besar adalah penyalahgunaan wewenang dan money politic.

"Selain money politic, penyalahgunaan wewenang menjadi kekhawatiran karena menjadi kebisaan praktik dalam berpolitik," kata Salam.

Menurutnya, pemerintah harus cepat bertindak di tengah wabah COVID-19 agar Pilbup berjalan lancar.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk menuntaskan pandemi yang mewabah demi kepentingan bersama dan lancarnya proses Pilbup," terangnya.

Sementara itu, dosen Unair Surabaya, Akhmad Jayadi mengapresiasi DSI atas terselenggaranya webinar hasil survei Pilbup Sumenep 2020.

"Kegiatan semacam ini perlu dimultipliasi agar berdampak positif bagi demokrasi," kata Jayadi.(Tamzil)

Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved