Berita Pasuruan Hari Ini

Diduga Lakukan Pungli Hingga Ratusan Juta, Kades Oro-Oro Ombo Kulon Dilaporkan ke Kejari Pasuruan

Kepala Desa Oro-Oro Ombo Kulon Kabupaten Pasuruan, Hariono, dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH)

Penulis: Galih Lintartika | Editor: isy
galih lintartika/suryamalang.com
Ferdian Adi Mulyo Mahendro saat melaporkan Kades Oro-Oro Ombo Kulon ke Kejari Bangil Pasuruan. 

SURYAMALANG.COM | PASURUAN - Kepala Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Hariono, dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Bahkan sebelumnya, Hariono dilaporkan atas dugaan tindak pidana pungutan liar (Pungli) dari hasil penjualan tanah di desa setempat ke Satreskrim Polres Pasuruan.

Kali ini, Hariono dilaporkan kembali, tapi, bukan ke polisi, melainkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil. Pelapornya sama, yakni Ferdian Adi Mulyo Mahendro, salah satu korban yang merasa dirugikan oleh Kades Oro-Oro Ombo Kulon Hariono.

Dia datang ke Kejari Bangil untuk melaporkan anggota BPD, Hojin dan Kepala Desa Oro-oro ombo kulon, Hariono yang diduga kuat melakukan pungli dengan mengatasnamakan retribusi desa setempat.

"Kurang lebih saya mengalami kerugian lebih dari Rp 1 miliar," kata Adi, Selasa (14/7/2020).

Dia menjelaskan, kasus ini terjadi 2017.

Saat itu, ia membeli tanah pertambangan.

Setelah ada kesepakatan dengan pemilik lahan dan penjaminan kelancaran administrasi dari perangkat desa, ia membayar Rp 433 juta secara bertahap.

"Tapi, ketika saya mulai aktivitas dengan mendatangkan alat berat, prosesnya dihalangi dan terkesan dipersulit. Saat itu, mereka (terlapor) berkelit dengan berbagai alasan," sambung dia.

Bahkan, kata Ferdian, kades dan anggota BPD ini memintanya untuk membayar uang kompensasi dan retribusi desa, karena lahan tambang tersebut melintas di atas tanah kas desa.

"Akhirnya ada kesepakatan dengan pembayaran uang kompensasi sekitar Rp 389 juta. Saya membayar secara bertahap hingga mencapai Rp 389 juta," ungkap dia.

Setelah itu, ia juga membayar biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperlancar urusan administrasi tersebut mencapai Rp 250 juta.

“Namun, kenyataannya sampai saat ini saya belum bisa memulai usaha pertambangan sirtu. Saya sudah ditipu, karena uang kompensasi itu juga tidak masuk dalam LKPJ desa," urai dia.

Mirisnya lagi, ia mengaku juga kehilangan order tanah tambang senilai Rp 6 miliar karena ia tidak bisa memenuhinya.

Terpisah, Kades Hariono mengaku sudah menjalani pemeriksaan di Polda Jatim atas laporan tersebut.

Ia menyebut, uang yang diterimanya merupakan uang titipan untuk keperluan peralihan hak atas tanah dan keperluan selama pengukuran luasan lahan.

“Ia memang berencana membeli lahan, tapi belum ada transaksi pembayaran. Uang itu hanya uang titipan untuk keperluan peralihan hak dan pengukuran lahan,” kata Hariono.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra mengakui memang sudah menerima laporan tersebut.

"Kami akan pelajari dulu," tandas Denny.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved