Breaking News:

Berita Malang

Berita Malang Hari Ini 25 Juli 2020 Populer: Kontroversi 3 Proyek Besar Pemkot & Sekolah Home Visit

Berikut berita Malang hari ini Sabtu 25 Juli 2020 populer: kontroversi 3 proyek besar Pemkot dan pola sekolah home visit.

Suryamalang.com/kolase/Hayu Yudha Prabowo
jembatan Kedung Kandang dan sekolah Home Visit 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Berikut berita Malang hari ini Sabtu 25 Juli 2020 tentang 3 proyek besar Pemkot Malang.

Selain itu, berita Malang hari ini populer lain juga membahas pendapat pengamat terkait 3 proyek besar Pemkot tersebut. 

Terakhir, berita Malang hari ini lainnya mengulas pola sekolah home visit atau guru datang ke rumah murid. 

Selengkapnya, langsung saja simak uraiannya di bawah ini:

1. 3 Proyek Besar Pemkot 

TUTUP TOTAL - Pengguna jalan melintasi papan pengumuman proyek jembatan layang Kedungkandang, Kota Malang, Selasa (14/7/2020). Mulai tanggal 15 Juli 2020, lalu lintas yang melewati area proyek akan ditutup total.
TUTUP TOTAL - Pengguna jalan melintasi papan pengumuman proyek jembatan layang Kedungkandang, Kota Malang, Selasa (14/7/2020). Mulai tanggal 15 Juli 2020, lalu lintas yang melewati area proyek akan ditutup total. (SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo)

Komisi C DPRD Kota Malang mendesak agar pembangunan tiga proyek besar milik Pemerintah Kota Malang bisa selesai tepat waktu.

Tiga proyek tersebut yang kini sedang dalam progres pembangunan adalah Block Office Mini, Fly Over Jembatan Kedungkandang dan Islamic Center tahap I.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengingat jangka waktu pengerjaan ketiga proyek tersebut hanya tersisa lima bulan.

Di mana dari hasil dengar pendapat yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dengan Komisi C menyebutkan bahwa pembangunan ditargetkan selesai pada tanggal 14 Desember 2020.

"Katanya pak Soni Kepala DPUPRPKP semua sudah finishing sebelum tanggal 14 Desember," ucap Politisi PKB tersebut kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (24/7).

Oleh karenanya, dalam proses pengerjaan pembangunan dia meminta agar DPUPRPKP benar-benar melakukan kontrol dan pengawasan.

Agar kualitas bangunan tersebut cukup baik dan proses pengerjaan tidak molor dari jadwal yang telah ditentukan.

"Kami sudah mendesak agar Pemkot Malang benar-benar melakukan pengawasan. Jangan sampailah wanprestasi. Meski pekerjaan ini dilakukan di saat pandemi yang harus dikerjakan sesuai protokol kesehatan," ucapnya.

Dua dari tiga proyek pembangunan itu disampaikan oleh Fathol sebagai kebutuhan mendesak yang harus dilakukan oleh Pemkot Malang.

Seperti Block Office Mini, Fathol memandang bahwa eksekutif membutuhkan sebuah kantor Organisasi Perangkat Daerah yang representatif.

Sebab, gedung yang dulunya ditempati oleh Satpol PP Kota Malang itu dianggap Fathol memang kurang layak.

Sehingga, Pemkot Malang membangun Block Office Mini yang terletak di belakang Balaikota Malang.

Sedangkan kantor Satpol PP saat ini dipindahkan sementara ke Jalan Bingkil yang memakai kantor ex-Disperkim Kota Malang.

"Karena banyak kantor OPD yang memang tidak representatif. Jadi saya rasa ini bukan kebutuhan yang mendesak dan Pemkot Malang memang membutuhkan sebuah gedung baru untuk kantor OPD," ucapnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi pembangunan Fly Over Jembatan Kedungkandang Kota Malang.

Fathol menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan layang itu perlu dilakukan karena lokasinya tidak jauh dengan exit Tol Malang yang terletak di Madyopuro.

Proyek tersebut menurutnya juga merupakan proyek lama yang selalu gagal dalam proses pembangunan.

"Dulu itukan selalu gagal, gagal dan gagal. Bagi saya ini menjadi suatu keharusan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Di samping kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut," ucapnya.

Sedangkan untuk pembangunan Islamic Center tahap I, Fathol belum bisa memberikan komentar banyak.

Pasalnya, dia bersama Komisi C belum pernah melakukan sidak atau kunjungan ke proyek yang berada di Kelurahan Arjowinangun tersebut.

"Kami belum turun. Dan juga belum melakukan dengar pendapat soal pembangunan Islamic Center. Tapi saya kira ini juga proyek lama sejak Wali Kota Malang dulu masih dijabat abah Anton," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh politisi PKS, Ahmad Fuad Rahman yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Malang.

Dia menyampaikan, bahwa sebelum ada pandemi Covid-19, ketiga proyek tersebut sudah terencana.

Alhasil, proyek tersebut tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, meski dibangun dengan standard protokol kesehatan.

"Dulu kan ada instruksi untuk refocusing anggaran. Ketika anggaran Covid-19 kurang, kami mendorong agar menggeser pembangunan itu ke Covid-19. Tapi kalau tidak kurang ya silahkan dijalankan dengan menerapakan prokotol kesehatan," ucapnya.

Fuad pun juga mendesak agar Pemkot Malang bisa menyelesaikan pembangunan proyek tersebut tepat waktu.

Agar nantinya proses pembangunan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh Pemkot Malang dengan pihak pengembang.

"Makannya itu kalau memang dikerjakan harus selesai Desember. Kalau belum, harus sesuai konsekuensi yang tertera dikontrak, dan kami akan mengikuti regulasi dan aturan yang ada. Kalaupun wanprestasi nanti akan kami panggil pengembangnya dan akan kami kawal," tandasnya.

2. Kontroversi 3 Proyek Besar Pemkot

Kendaraan roda dua masih leluasa melewati jembatan Kedungkandang meski imbauan penutupan jalan dilakukan sejak tanggal 15 Juli 2020, Kamis (16/7/2020).
Kendaraan roda dua masih leluasa melewati jembatan Kedungkandang meski imbauan penutupan jalan dilakukan sejak tanggal 15 Juli 2020, Kamis (16/7/2020). (SURYAMALANG.COM/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah)

Pembangunan tiga proyek besar milik Pemerintah Kota Malang yang dibangun pada saat pandemi Covid-19 cukup mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat.

Pemerhati kebijakan publik, Luthfi J Kurniawan menyarankan kepada Pemkot Malang agar ketiga proyek tersebut seharusnya dihentikan terlebih dahulu karena masih dalam kondisi pandemi.

Dia menilai Pemkot Malang terlalu tergesa-gesa dalam mengambil sebuah kebijakan.

"Secara proses politik ini tergesa-gesa ditambah lagi dikerjakan pada masa pandemi Covid-19," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (24/7).

Pria yang juga pendiri Malang Corruption Watch (MCW) itu menyampaikan, Pemkot Malang harus melakukan riset audit terlebih dahulu sebelum membuat sebuah kebijakan.

Riset tersebut, di antaranya dilakukan melalui konsultasi publik dengan mekanisme pendekatan struktural kepada kelompok atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan proyek tersebut.

Dikarenakan, hal tersebut berkaitan dengan azas pemanfaatan yang berimplikasi kepada kepentingan masyarakat.

"Dari hasil riset kebutuhan publik itulah baru di formulasikan untuk melihat kebutuhan masyarakat apa saja. Itu saya rasa penting dilakukan," ucapnya.

Selanjutnya, Luthfi menyampaikan, bahwa pada saat pandemi Covid-19 ini seharusnya seluruh pelaksanaan proyek pembangunan fisik harus dihentikan.

Pasalnya, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar pemerintah daerah melakukan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, Luthfi menyarankan Pemkot Malang agar lebih fokus dalam menyelesaikan kasus Covid-19 di Kota Malang.

Mengingat pembangunan ketiga proyek yang dia katakan sebagai proyek mercusuar tersebut bukanlah sebagai kebutuhan yang sangat mendesak.

"Fokus Pemkot seharusnya menyelesaikan pandemi Covid-19 karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi proyek itu harus dihentikan. Dan angggaran bisa dialihkan ke jaring pengaman sosial, warga terdampak pandemi, kesehatan warga dan ketersediaan kebutuhan pokok warga," terangnya.

Selain itu, Luthfi meminta agar Pemkot Malang harus melakukan evaluasi terkait dengan aspek azas pemanfaatan ketiga proyek tersebut.

Dia menilai yang harus dilakukan Pemkot Malang saat ini ialah fokus kepada pelayanan publik.

Bukan kepada bentuk bangunan fisik yang proses pengerjaannya kini sedang berlangsung.

"Seperti Block Office Mini saya kira tidak dibutuhkan sekarang. Karena kondisi existing bangunan yang sebenarnya masih bisa digunakan untuk kantor pelayanan, begitu juga Islamic Center, yang lebih baik anggarannya digunakan untuk memakmurkan masjid-masjid di Kota Malang," tandasnya.

3. Sekolah Home Visit

Guru KB Bintang Insani, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang melakukan home visit ke siswa TK A selama satu jam tetap semangat belajar dari rumah saat pandemi Covid-19.
Guru KB Bintang Insani, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang melakukan home visit ke siswa TK A selama satu jam tetap semangat belajar dari rumah saat pandemi Covid-19. (ISTIMEWA)

Proses kegiatan sekolah dengan siswa Belajar Dari Rumah (BDR) di masa pandemi Covid-19 saat ini berjalan dengan pola beragam di Malang.

Untuk beberapa sekolah TK maupun SD, tak semuanya murni merapkan BDR secara daring.

Ada yang menerapkan pola home visit, ada pula sekolah yang masih merapkan pola luring dengan menyediakan modul.

Di KB Bintang Insani yang berada di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, sekolah juga menjadwalkan home visit ke rumah siswa agar komunikasi tetap terjaga antara guru-siswa.

"Jadwal home visit seminggu dua kali. Tiap kali pertemuan hanya satu jam," jelas Nur Fauziah, Kepala KB Bintang Insani pada suryamalang.com, Jumat (24/7/2020).

Dikatakan, siswanya berdomisili di sekitar sekolah atau satu dusun.

Kadang ada desakan masuk karena siswanya hanya warga sekitar.

"Kami kan juga diawasi oleh UPTD Dindik. Tidak boleh ada kegiatan di sekolah. Kalau home visit boleh meski tak lama," papar Zia, panggilan akrabnya.

Untuk pertemuannya, bagi siswa TK A yang berjumlah 19 orang, dibagi dua kelompok.

Guru dan siswa bertemu di rumah salah satu wali murid.

"Kalau orangtua dan siswa ya senang bisa ketemu gurunya meski sebentar. Sebab kan pembelajaran di sekolah masih tidak boleh," kata Zia yang juga staf humas Unisma ini.

Biasanya saat bertemu, guru juga menyampaikan pesan agar saat di rumah siswa tetap belajar dibantu orangtua. Tujuannya agar siswa tetap semangat belajar.

"Karena pandemi ini, baik guru, siswa dan orangtua semua beradaptasi dengan hal baru," kata wanita berkacamata ini.

Selain bertemu, tugas buat siswa juga diberikan. Sehari ada tiga namun bisa dikerjakan kapan saja.

Sedang untuk siswa TK B karena hanya berjumlah tujuh orang, gurunya mendatangi satu persatu siswa bergantian.

"Untuk siswa PG (Play Group), tahun ini tidak mendapatkan siswa," terangnya.

Hal ini diperkirakan karena calon walimurid menduga tidak ada pertemuan guru dan siswa. Sehingga percuma menyekolahkannya.

Karena itu sekolah fokus ke siswa yang ada. Sekolah ini memang relatif baru. Dalam kondisi saat ini, peran orangtua-sekolah bersinergi agar pembelajaran bisa berlangsung.

Di SDN Sawojajar 2 Kota Malang, sekolah memberikan tiga pilihan cara belajar saat pandemi. Yaitu lewat daring, luring dan home visit atau guru keliling. Orangtua bisa memilihnya.

"Dari tiga pilihan itu masing-masing ada pemilihnya," jelas Sentot Hariyanto, Kepala SDN Sawojajar 6 Kota Malang pada suryamalang.com terpisah.

Jika memilih daring, maka harus siap dengan konsekuensi seperti internet.

Jika memilih luring, maka disediakan modul dari sekolah untuk diberikan ke siswa.

"Jika ada kendala dari ortu saat pembelajaran, maka diberi alternatif guru jemput bola dengan protokol kesehatan. Untuk klasternya, paguyupan yang membuat. Karena yang mengerti adalah paguyupan. Walimurid bisa menyampaikan lewat WA ke guru," jelas dia.

Bagi yang memilih luring, sekolah menyiapkan modul-modulnya untuk dibagikan ke siswa.

"Biasanya akhir pekan dibagikan untuk minggu depannya," kata dia.

Bagaimana jika setelah memilih daring kemudian pindah luring? Sekolah juga membolehkan. "Karena kan kondisi orangtua bisa saja ada perubahan," jawab Sentot

Selain mengerjakan tugas sekolah, ortu juga diminta memberikan aktifitas bagi anak di rumah sebagai life skill. Misalkan diajarkan keterampilan.

Nanti hasilnya didokumentasikan dan dikirim ke guru.

Dikatakan, soal keluhan pasti ada. Tapi sekolah membuka ruang komunikasi jika ada kesulitan.

"Guru juga setiap hari menyapa siswa dengan menanyakan kabar. Dikatakan, dalam kondisi pandemi, sekolah memfasilitasi tiga hal itu agar pembelajaran bisa berlangsung," tambahnya.

Walikota Malang Sutiaji beberapa waktu lalu menyampaikan tentang keinginan walimurid agar siswa bisa kembali sekolah.

Namun pihaknya belum bisa melakukan itu karena Kota Malang bukan daerah zona hijau.

Bahkan setiap hari selalu ada tambahan data terkonfirmasi positif Covid.

Siswa belajar dari rumah diawali pada 16 Maret 2020 lalu hingga semester ganjil ini.

(Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah/Sylvianita Widyawati/Sarah/SURYAMALANG.COM)

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved