Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Sanusi Klaim Sudah Bayar Lahan Puskesmas Ngantang, Pemilik Sebut Tak Jual, Pengacara Kirim Surat Ini

Dikatakan Haidary, Junaidi juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk menerima ganti rugi dari pemkab Malang dalam bentuk apapun

benni indo/suryamalang.com
Pengacara MS Alhaidary di ruang kerjanya di Kota Malang. 

SURYAMALANG.COM | MALANG – MS Alhaidary melayangkan surat kepada Bupati Malang, M Sanusi, Kamis (30/7/2020). Surat itu dikirim perihal penjelasan masalah ganti kerugian atas objek pengadaan tanah Puskesmas Ngantang.

MS Alhaidary adalah pengacara atau kuasa hukum Junaidi, warga Kota Malang yang mengaku memiliki hak atas tanah di Puskesmas Ngantang.

“Bahwa klien kami adalah pemilik atas sebidang tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemkab Malang dan berdiri bangunan Puskesmas Ngantang,” tulis isi surat yang dilayangkan tersebut.

Bupati Sanusi Klaim Sudah Bayar Rp 1,2 Miliar untuk Pembayaran Lahan Puskesmas Ngantang Malang

Dirinci Haidary, lahan tersebut terletak di Dusun Sumbergondo, RT 19 RW 06, Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Leter C Desa No 999, Persil 95, Luas 3560 meter persegi.

Keterangan rincian itu sesuai atas Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPATS Kecamatan Ngantang, No 593/066/WT/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 atas nama Junaidi.

Dalam surat itu, Haidary juga menerangkan kalau kliennya, selaku pemilik tanah, sama sekali tidak keberatan atas pembangunan Puskesmas Ngantang sebagai fasilitas publik oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

“Namun klien saya mempertanyakan haknya sebagai pemilik tanah dan legalitas perolehan hak dan/atau penguasaan Pemerintah Kabupaten Malang atas tanah tersebut. Klien saya tidak pernah merasa menandatangani maupun memberi kuasa kepada siapapun untuk menandatangani surat atau akta jual beli. Bahkan tidak pernah memberi izin untuk tukar menukar atau pelepasan hak atas tanah miliknya kepada Pemerintah Kabupaten Malang,” tegas Haidary, Kamis (30/1/2020).

Junaidi juga disebut tidak pernah menerima ganti kerugian dari hasil penjualan lahannya.

Dikatakan Haidary, Junaidi juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk menerima ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk apapun.

“Saya, selaku kuasa hukumnya mohon penjelasan yang transparan atas permasalahan tersebut, agar ada kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak terjadi polemik berkepanjangan yang akan menimbulkan kesan buruk di publik,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved