Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

MCW Ungkap 2 Penyebab KPK Baru Tahan Pengumpul Fee Proyek untuk Mantan Bupati Malang, Rendra Kresna

Eryck Armando Talla diduga berperan menerima fee sejumlah proyek dari rekanan untuk kepentingan mantan bupati Malang, Rendra Kresna.

Kompas.com
Ilustrasi Penjara 

SURYAMALANG.COM, MALANG - KPK resmi menahan Eryck Armando Talla pada Kamis (30/7/2020).

Eryck Armando Talla diduga berperan menerima fee sejumlah proyek dari rekanan untuk kepentingan mantan bupati Malang, Rendra Kresna.

Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW, Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan ada dua alasan yang membuat jeda waktu cukup lama antara penahanan mantan Rendra Kresna dan Eryck Armando Talla.

"Pertama, saat Eryck Armando Talla mengajukan whistleblower. Itu yang menjadikan penahanannya lama."

"Kedua, proses pemilihan komisioner KPK pada pertengahan tahun lalu," ujar Ibnu Syamsu Hidayat kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (31/7/2020).

Sekedar diketahui, Rendra Kresna ditahan sejak Oktober 2018.

Dalam rilis KPK, Eryck Armando Talla diduga berperan menerima fee proyek dari rekanan untuk kepentingan Rendra Kresna.

Skemanya, Eryck menerima dan mengumpulkan fee dari pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang tahun 2011 dan tahun 2012.

Eryck dijerat dengan pasal yang juga disangkakan kepada Rendra, yaitu Pasal 12 B UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ibnu menilai aliran fee proyek yang didalami KPK masih pada Disdik Kabupaten Malang.

"Jadi KPK belum mendalami fee project di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan," ujar Ibnu.

Di sisi lain, KPK pernah monitoring dan evaluasi ke Pemkab Malang.

Kegiatan itu berlansung sepekan sebelum penahanan Eryck Armando Talla, yaitu 23 Juli 2020.

"Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan (korupsi). Jadi selalu ada monev," ujar Wahyu Hidayat, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang.

Korsubgah koordinator KPK Jatim (Jawa Timur) melakukan pencegahan di delapan area yang menjadi perhatian KPK, yaitu manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, tata kelola Dana Desa), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan terpadu satu pintu, dan pengoptimalisasian pendapatan daerah.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved