Pembangunan Frontage Road Sidoarjo Sangat Lambat, Sulit Terealisasi Sesuai Target

Penulis ; M Taufik , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Target pembangunan frontage road sepanjang 9,3 kilometer dari Waru hingga Buduran untuk tuntas dan bisa mulai beroperasi tahun 2021 dipastikan sulit terealisasi.

Program pembangunan frontage road Sidoarjo itu bisa disebut amburadul, karena belum ada perkembangan berarti.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengakui ada beberapa hal yang menjadi kendala. Termasuk pembebasan lahan dan lemahnya kinerja dinas yang menangani.

"Kalau anggaran tidak ada masalah. Tapi kendalanya pada penyerapan anggaran dan pembebasan lahan," kata Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin.

Melihat rendahnya serapan anggaran, tak kunjung terselesaikannya pembebasan, dan belum adanya progres pembangunan fisik di sana, Wabup juga menilai perlu ada evaluasi terhadap kinerja dinasnya.

"Dinasnya akan kita evaluasi. Apa saja yang dilakukan, kok progresnya rendah. Kinerjanya bagaimana, kendalanya seperti apa, dan sebagainya," lanjut dia.

Politisi PKB itu berharap, Dinas PUPR lebih maksimal bekerja. Lahan yang sudah dibebaskan agar segera dibangun fisik jalannya. Setidaknya nyicil pembangunan, sambil menunggu proses pembebasan lainnya.

Terpisah, kalangan dewan juga terus mengkritisi kinerja Pemkab yang terkesan lamban dalam menyelesaikan pembangunan frontage road.

"Sejak beberapa tahun terakhir, dewan ingin pembangunan frontage road selesai pada tahun 2020. Anggaran juga terus digelontor beberapa tahun terakhir," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso.

Bahkan tahun 2020 ini, alokasi dana untuk frontage road dari APBD mencapai Rp 194 miliar.

Memang sempat direfokusing untuk penanganan covid-19, tapi serapannya memang sangat rendah.

"Pengadaan tanah saja baru 53 persen. Pembangunan juga masih minim. Kami terus mendesak agar segera diselesaikan. Lahan yang sudah dibebaskan segera dibangun. Termasuk jembatan dan sebagainya," lanjut politisi PAN tersebut.

Beberapa waktu lalu, dewan sempat mengumpulkan BPN, Dinas PUPR, Bappeda, dan sebagainya.

Hasilnya, memang diketahui bahwa persoalan ini muaranya pada kinerja Dinas PUPR Sidoarjo.

"Kami juga merekomendasikan agar pejabatnya diganti saja. Tapi kan tidak mudah juga. Apalagi menjelang Pilkada seperti ini, kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi," urainya.

Melihat berbagai kondisi itu, dewan tetap menyarankan Pemkab lebih memaksimalkan kinerjanya. Agar jalan yang diharapkan bisa menjadi solusi kemacetan itu bisa segera terealisasi