Breaking News:

Berita Mojokerto Hari Ini

ASN Kepala Dinas Pemkab Mojokerto Ditahan Kasus Dugaan Korupsi, Jumlah Tersangka Bisa Bertambah

Penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim yang dilimpahkan pada Kejari Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/8/2020)

SURYAMALANG.COM/Mohammad Romadoni
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, Didik Pancaning Argo resmi mengenakan rompi tahanan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/8/2020) pukul 16.30 WIB. 

 Penulis : Mohammad Romadoni , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MOJOKERTO - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, Didik Pancaning Argo resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan normalisasi irigasi di Sungai wilayah Kecamatan Jatirejo.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim yang dilimpahkan pada Kejari Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/8/2020) sekitar pukul 11.00 WIB.

Penahanan tersangka dilakukan oleh pihak Kejari Kabupaten Mojokerto usai menerima pelimpahan berkas P21 dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, berkas perkara Nomor BP/9/1/2020/Ditreskrimsus pada 23 Januari atas nama tersangka Ir.Didik Pancaning Argo (55) warga Dusun Brangkal, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto, Rahmad Hidayat menjelaskan tersangka yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif ditahan lantaran terlibat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan PUPR Kabupaten Mojokerto pada 2016-2017.

Dalam pelaksanaan restorasi irigasi di Sungai Landaian Kecamatan Jatirejo ada pengambilan material batu dari sungai tersebut.

"Atas perintah tersangka material batu hasil normalisasi dari sungai tersebut dibawa ke salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto," ungkapnya.

Menurut dia, tersangka memerintahkan dua saksi agar membawa batu ke salah satu perusahaan di Kabupaten Mojokerto.

Padahal pengelolaan hasil normalisasi sungai itu merupakan wewenang dari Kementerian PUPR RI.

"Perbuatan tersangka bersama salah satu saksi telah memperkaya diri sendiri sehingga hasil audit menyatakan kerugian Negara sekitar Rp.1 Miliar," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved