Berita Malang Hari Ini Senin 24 Agustus Populer: Dana PKM Untuk UB, UM, UMM & Sanggar Belajar PKB

Penulis: Sarah, Editor: Adrianus Adhi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Berikut berita Malang hari ini Senin 24 Agustus 2020 soal dana PKM untuk 3 PTS. 

Selain itu, berita Malang hari ini populer lainnya juga mengulas sanggar belajar PKB di Kelurahan Jodipan untuk siswa.

Terakhir, berita Malang hari ini mengulas Tim Malang Jejeg yang menyebut memiliki arsip undangan ke PPS. 

Selengkapnya simak uraian di bawah ini:

1.  Dana PKM Untuk UB, UM, UMM

Ada tiga perguruan tinggi di Kota Malang masuk 17 perguruan tinggi di Indonesia yang proposalnya paling banyak mendapat pendanaan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) di lima bidang.

Kegiatan ini diadakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Brawijaya (UB) sebanyak 111 proposal, kemudian Universitas Negeri Malang (UM) sebanyak 84 proposal dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebanyak 55 proposal.

Peringkat satu diduduki oleh UGM dengan 197 proposal PKM yang didanai. Peringkat kedua Universitas Diponegoro dengan 128 proposal.

"Tahun lalu, dari UM hanya ada 36 proposal PKM yang didanai. Jadi ada peningkatan tahun ini," jelas Dr Muarifin, Wakil Rektor III UM pada suryamalang.com, Minggu (23/8/2020).

Menurutnya, kenaikkan itu karena proposal PKM yang diajukan lebih berkualitas, berbobot, sesuai dengan standart yang ditetapkan, dan sesuai dengan kebutuhan kekinian.

Dari 84 proposal PKM itu antara lain dari FMIPA sebanyak 29 proposal, kemudian Fakultas Ilmu Keolahragaan ada sembilan proposal. Juga ada dari Fakultas Ekonomi serta Fakultas Sastra.

Adapun jenis PKM yang didanai Kemendikbud secara umum antara lain penelitian bidang eksakta, sosial humaniora dan karya cipta.

Sementara itu untuk UMM, menjadi runner up Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memperoleh pendanaan terbanyak se-Indonesia yakni 55 proposal.

Tahun ini mengalami kenaikkan signifikan. Koordinator Percepatan Prestasi Mahasiswa di Bidang Penalaran, Ir Henik Sukorini MP PhD, raihan terbanyak ini merupakan hasil evaluasi tahun ke tahun dari jumlah proposal PKM yang didanai.

"Kesalahan yang umumnya dilakukan mahasiswanya biasanta terkait kelengkapan administrasi. Agarr kesalahan tidak terulang, tim PKM universitas berkoordinasi dengan tim penalaran di masing-masing fakultas," jelas Henik.

Mereka dibekali tim penalaran fakultas untuk melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk kelengkapan administrasi.

Dari 55 proposal itu, jumlah pendanaannya sebanyak Rp 268 juta.

Dikatakan Henik yang juga Wakil Dekan III Fakultas Pertanian-Peternakan UMM, mendorong para dosen agar menaruh perhatian agar proposal-proposal mahasiswa dengan judul-judul yang kreatif.

Selain ity, bagi mahasiswa yang proposalnya didanai, akan diberi penghargaan berupa ekuivalensi atau penyetaraan nilai.

Contohnya saat lolos di PKM bidang Penelitian Eksakta (PE), maka bisa diekuivalensikan menjadi tugas akhir kuliah. Sedang PKM bidang pengabdian masyarakat yang lolos didanai, bisa disetarakan dengan KKN.

Salah satu penerima pendanaan PKM misalnya Fakhira Mulyani Putri mengkat judul 'Beras Analog Kaya Antioksidan dari Labu Kuning dan Pati Garut Termodifikasi serta Potensinya untuk Mengobati Penyakit Diabetes Militus'.

Ada juga karya Nadia Apriola Susanto melalui judul 'Quran Script Fading Record: Inovasi Pembelajaran Berbasis Ayat Alquran Melalui Metode Script Fading Sebagai Intervensi Perilaku Agresi Anak Autis'.

UMM juga akan mengupayakan mahasiswa bisa mendapatkan pendanaan bisa lolos jadi peserta atau meraih juara di PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasionak).

"Pendanaan ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan di UMM," terang Wakil Rektor III UMM, Dr Nur Subeki ST MT.

2. Sanggar Belajar PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyediakan sanggar belajar di RW 04 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Sanggar belajar itu menjadi tempat belajar siswa saat sistem pembelajaran dilakukan melalui daring.

Ada fasilitas penunjang di sanggar belajar tersebut, seperti WiFi gratis, tempat belajar di balai RW, dan relawan pengajar.

"Kami ini baru meluncurkan di Kelurahan Jodipan. Setelah itu akan ada dua atau lebih sanggar belajar bagi siswa di setiap kecamatan," ucap Abdurrachman, politisi PKB kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (23/8/2020).

Abdurrachman mengatakan program ini merupakan arahan langsung dari PKB pusat, yaitu agar memberi fasilitas belajar daring bagi siswa.

Terutama dalam memberikan stimulan yang baik bagi para siswa di masa pandemi Covid-19.

Serta membantu masyarakat agar tidak terbebani dengan kuota internet yang dirasanya cukup mahal.

"Keluhan-keluhan itulah yang kami serap. Anak-anak tidak harus mampir ke balai RW. Bisa juga belajar di rumah karena jangkauan WiFi-nya cukup luas," ucap politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Malang, Fatchullah berharap siswa dan warga dapat memanfaatkan sanggar belajar ini untuk belajar.

Sekaligus dapat membantu anak-anak kurang mampu agar bisa belajar dengan memanfaatkan akses internet gratis yang telah disediakan.

Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat harus turut berpartisipasi memikirkan nasib anak-anak ke depan.

Mengingat, sampai saat ini belum ada yang tahu berakhirnya pandemi Covid-19.

"Dari situlah muncul solusi. Semoga gerakan ini bisa meluas. Kami juga minta Pemkot Malang turut mengcover permasalahan yang ada saat pandemi ini," ucap Fatchullah.

Sedangkan Lurah Jodipan, Meidy Hazran berterima kasih kepada DPRD Kota Malang dan PKB yang telah membantu masyarakat.

Menurutnya, bantuan itu sangat berarti bagi masyarakat, terutama anak-anak selama pembelajaran sistem daring.

"Fasilitas ini sangat membantu warga saya. Semoga bisa berkembang secara luas. Kami juga menyediakan akses internet gratis di kantor Kelurahan Jodipan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar," tandasnya.

3. Klalim Malang Jejeg Punya Arsip Undangan ke PPS

Tim Malang Jejeg menyebut telah memiliki arsip undangan yang ditujukan kepada petugas pemungutan suara (PPS).

Undangan tersebut bermaksud untuk melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

"Kami ada datanya. Undangan dalam bentuk tertulis yang asli kita berikan kepada PPS. Arsip ada di kita. Silakan KPU mengelak soal itu, tapi kami ada arsipnya," ujar Ketua Tim Tugas Malang Jejeg, Soetopo Dewanngga ketika dikonfirmasi pada Minggu (23/8/2020).

Hingga kini, Malang Jejeg tetap menolak hasil sidang pleno verifikasi dukungan calon perseorangan. 

Banyak faktor yang melatarbelakangi penolakan itu.

"Penolakan ada dua alasan mendasar. Pertama, saat kita sanding data bersama KPU dan Bawaslu, KPU secara tidak langsung mengakui bahwa TMS (Tidak Memenuhi Syarat) tidak sebesar itu," kata Soetopo.

Ada alasan mendasar Soetopo melontarkan pernyataan tersebut. 

"Yang tidak memenuhi syarat tidak sebesar itu. Sebanyak 49 persen pendukung kita belum diverifikasi," jelas .

Secara kuantitas, Sutopo menganalisa, ada 45 ribu lebih pendukungnya yang belum dilakukan verifikasi faktual.

"Secara equal 45.338 dukungan. Artinya, ada 45.338 pendukung kami yang belum diverifikasi faktual perbaikan," kata Soetopo.

Soetopo mempertanyakan waktu koordinasi PPS dengan LO dilakukan pada malam hari. 

"Dari pukul 21.00 WIB dari data atau lembar kerja yang kami miliki di tanggal 9 tidak ada verifikasi," tutur Soetopo.

Menurutnya, situasi Covid-19 diakuinya tak mudah untuk mengumpulkan orang. Apalagi pada malam hari.

"Bagaimana di pukul 21.00 WIB melakukan penjadwalan dan melakukan pengumpulan orang tidak mungkin kan, apalagi kondisi Covid-19 begini," tanya Soetopo.

Prahara dengan PPS belum usai, pada saat yang sama Bawaslu tiba-tiba memberikan rekomendasi untuk menghentikan verifikasi faktual. 

Alasannya, data dari verifikasi administrasi ada yang harus dicermati kembali. 

"Akhirnya delay. Begitu 10 ini delay, tanggal 9 (Agustus 2020) ini koordinasi otomatis pukul 21.00 WIB dan LO kami sudah menjadwalkan mau kemana dan seterusnya. Begitu tanggal 10 tidak bisa dilakukan verifikasi faktual, kredibilitas LO ini menjadi hilang," bebernya.

Soetopo menyadari polemik tersebut menciptakan kerugian bagi Malang Jejeg.

Sehingga langkah mereka untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan menjadi berat.

Soetopo menilai, seharusnya ada koordinasi yang baik antara PPS dan Liaison Officer (LO).

"Sampai dengan detik ini kami belum menemukan, kapan PPS itu berkoodinasi dengan LO. Belum ada itu," terang Soetopo.

Pada polemik ini, Soetopo tak memungkiri faktor kesalahpahaman komunikasi jadi biang kerok. 

"Iya salah satu faktor miskomunikasi," tutup Soetopo.

(Mohammad Erwin/Sylvianita Widyawati/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah/Sarah/SURYAMALANG.COM)