Begini Alur dan Hitungan Besaran UMK Jatim 2021 di Masa Pandemi Corona

SURYAMALANG.COM | SURABAYA - Kepala Disnaker Jatim, Himawan Estu Bagijo, masih akan membahas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pertengahan September akan ada rapat khusus pembahasan penetapan UMK Jatim 2021 di tengah pandemi.

Kadisnaker Jatim ini menyatakan bahwa besaran nominal UMK itu akan ditetapkan dengan cermat.

"Nanti lah kami kasih bocorannya. Biar sekarang berproses dulu," kata Himawan, Selasa (1/9/2020).

Meski demikian, dia menjelaskan bahwa sudah berlaku pola dan alur penetapan UMK Jatim 2021.

Apakah masa pandemi corona ini akan memengaruhi besaran UMK Jatim 2021, saat ini semua menunggu kepastian tersebut. 

Pengusaha, buruh atau Serikat pekerja, dan Pemerintah termasuk Pemkab, Pemkot, akademisi, dan Pemprov akan duduk bersama untuk menentukan besaran UMK Jatim 2021 di masa pandemi.

"Mereka yang akan merumuskan besaran UMK Jatim 2021," ujarnya.

Himawan menjelaskan bahwa pihaknya hanya bisa menjelaskan alur penetapan UMK tanpa bisa menebak besaran UMK. 

Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Akademisi, mengusulkan besaran UMK Jatim 2021.

Membahas dan menetapkan usulan UMK Jatim 2021.

Rekomendasi hasil pembahasan dan penetapan UMK Jatim 2021 itu disampaikan ke bupati atau wali kota.

Kepala daerah di kabupaten dan kota itu menandatangani usulan penetapan UMK dan menyampaikan rekomendasi usulan UMK Jatim 2021 itu ke gubernur. 

Ditembuskan ke Dewan Pengupahan Provinsi.

Dewan pengupahan ini membahas dan menetapkan UMK Jatim 2021 yang direkomendasikan ke gubernur. 

"Finalnya, gubernur bisa menetapkan UMK Jatim 2021 yang direkomendasikan Dewan Pengupahan Provinsi atau bisa juga tidak menetapkannya," kata Himawan.