Breaking News:

Berita Trenggalek Hari Ini

Warga Terdampak Bendungan Bagong Wadul ke DPRD Trenggalek, Keluhkan Ganti Rugi Lahan

Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Desa Sengon dan Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek wadul ke DPRD setempat

aflahul abidin/suryamalang.com
Proses hearing warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong dan Komisi I DPRD Trenggalek, Rabu (9/9/2020). 

SURYAMALANG.COM | TRENGGALEK - Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Desa Sengon dan Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek wadul ke DPRD setempat, Rabu (9/9/2020). Mereka mengeluhkan hal yang sama seperti ketika menggelar aksi demo di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek, yakni harga ganti rugi yang mereka anggap kurang.

Perwakilan warga menggelar hearing bersama anggota Komisi I DPRD Trenggalek. Selain mengeluh, mereka juga meminta pendapat dari dewan soal keluhannya.

"Kedatangan kami ke dewan menyampaikan aspirasi warga terdampak. Ada 57 bidang milik warga minta kelayakan harga," kata Dwi Yulianto, salah satu warga yang ikut hearing ke Gedung Dewan.

Penilaian harga yang tak layak itu, sambung dia, merujuk pada selisih dengan penilaian harga lahan di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu.

Ngglinggis merupakan salah satu desa yang warganya terdampak pembangunan Bendungan Tugu, proyek strategis nasional yang dibangun lebih dulu dibanding Bnedungan Bagong.

"Padahal di Nglinggis [lahannya] tidak produktif. Di Dam Bagong, produktif tigs kali panen. Tapi mengapa harganya itu di bawah harga di Nglinggis," tutur dia.

Pria yang juga Kepala Desa Sengon itu menyebut, harga yang disosialisasikan tim appraisal untuk 57 lahan itu berkisar Rp 170 ribu hingga Rp 264 ribu.

Sementara harga lahan sejenis di Nglinggis ketika pembebasan, kata dia, di atas harga itu.

"Kami Minta dewan komisi I untuk mendampingi terkaiit penanganan indentifikasi di lapangan, atau langsung di pengadilan," kata Dwi.

Rencananya, warga yang menolak ganti rugi itu akan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam waktu dekat.

Ia menggaris bawahi, warga terdampak tak menolak pembangunan Bendungan Bagong.

"Untuk PSN, warga kami Sengon dan Semurup sudah setuju. Hanya kelayakan harganya tidak layak sekali," sambung dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek M Husni Tahrir mengatakan, pihaknya akan mendampingi para warga sesuai kewenangannya.

"Tapi tidak menghambat pembangunan. Kami mendampingi sesuai wewenang kami. Kami tidak akan intervensi," ucap Husni.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved