Berita Malang Hari Ini

Bea Cukai Malang Sarankan Bangun Kawasan Industri Rokok

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang mencetuskan ide pembuatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/M Erwin
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, Latif Helmi 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang mencetuskan ide pembuatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

"Tapi, permasalahannya adalah harus ada lahan 200 meter persegi. mayoritas produsen rokok ilegal tidak punya lahan," ujar Latif Helmi, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang kepada SURYAMALANG.COM, Senin (14/9/2020).

Latif berupaya menyediakan lahan seluas sekitar lima hektare.

Latif menambahkan ada tipologi kawasan industri merujuk pada luas lahan.

Penggolongan tersebut didasarkan pada golongan usaha kecil menengah (UKM) atau bukan.

"Sesuai ketentuan, perindustrian non-UKM itu butuh lahan seluas 50 hektare. Sedangkan perindustrian UKM seluas 5 hektare," kata Latif.

Kawasan industri rokok itu akan mengusung konsep kawasan terpadu.

Nantinya kawasan industri rokok bisa dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan pemerintah daerah.

"Pemkab bisa pakai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)," jelas Latif.

Latif menerangkan kawasan industri rokok itu bisa dibangun di Kabupaten Malang.

"Selama ketersedian lahan masih ada, bisa diluncurkan di Malang Raya," ujar Latif.

Kini Pemkab masih membahas penyediaan kawasan industri tembakau dan regulasinya.

"Rencananya lahan itu di Kecamatan Gondanglegi. Lahan di sana masih banyak,"" ucapnya.

Tapi, proses kawasan industri tembakau itu masih panjang.

Ketika program KIHT berjalan, Latif ingin produsen rokok ilegal beralih ke proses legal.

Saat ini juga sedang pembahasan penyediaan kredit untuk perizinan pita cukai bagi produsen rokok.

Skema kredit tersebut akan berlangsung selama pembelian tiga bulan awal.

"Kami berikan kredit dulu untuk tiga bulan awal pembelian pita cukai. Kalau sudah tiga bulan, baru bayar," kata Latif.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved