Breaking News:

Berita Surabaya Hari Ini

Pemutihan Denda Keterlambatan Pajak Kendaraan Diminati Warga Jatim di Masa Pandemi Corona

Minat masyarakat warga Jatim terhadap program pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemprov Jatim cukup tinggi.

Ahmad Zaimul Haq
Ilustrasi - Suasana Samsat Manyar Surabaya, Senin (23/9) yang merupakan hari pertama program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan gratis bea balik nama yang digagas Pemprov Jatim. Program yang digelar tahunan itu akan berakhir hingga Sabtu (14/12) mendatang. 

SURYAMALANG.COM | SURABAYA - Minat masyarakat warga Jatim terhadap program pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemprov Jatim cukup tinggi. Hal tersebut tampak dari animo wajib pajak melakukan pembayaran pajak di program penutihan yang digelar sejak awal bulan September hingga hari ini, Rabu (16/9/2020).

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, hingga hari hari telah tercatat sebanyak 81.526 wajib pajak yang telah memanfaatkan program pemutihan. Yang rinciannya terdiri dari pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II sebanyak 30.427 wajib pajak, pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor sebanyak 1.321 wajib pajak, dan juga daftar ulang sebanyak 49.778 wajib pajak.

Plt Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin mengatakan bahwa antusiasme warga masyarakat Jatim dalam memanfaatkan program ini turut mendorong pendapatan Provinsi Jawa Timur.

"Atas arahan ibu gubernur, Pemprov Jatim telah memberi insentif atau jumlah PKB yang dibebaskan sebesar Rp 13,766 miliar kepada wajib pajak. Namun, dari pemutihan tersebut Pemprov berhasil menerima pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 40,145 miliar," kata Yasin.

Berdasarkan rekapan data tersebut, dikatakan Yasin bahwa peminat program ini lebih banyak justru kendaraan luar provinsi yang dibaliknama ke Provinsi Jatim.

Tercatat selama 15 hari program pemutihan ini berjalan sudah ada 2.480 obyek kendaraan yang didaftarkan ke Jatim, yakni terdiri dari 632 kendaraan roda dua dan 1.848 kendaraan roda empat.

Hal ini menjadi tanda positif bahwa balik nama kendaraan ini akan menambah potensi dan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur.

"Ini menjadi potensi bagi Jatim karena di tahun berikutnya mereka akan membayar pajak di Jatim," tutur Yasin.

Lebih lanjut, pria yang juga aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim ini menjelaskan agar masyarakat memanfaatkan program ini dengan memanfaatkan channel-channel pembayaran online pajak Provinsi Jawa Timur.

Pasalnya Pemprov Jatim melalui Bapenda telah bekerja sama dengan minimarket, marketplace, pos hingga vendor pembayaran uang elektronik agar bisa kian memudahkan masyarakat membayar pajak.

Terlebih saat ini sedang ada pandemi covid-19 yang tidak disarankan untuk berkerumun, dan juga adanya antrean, sehingga membayar online sangat disarankan bagi warga Jawa Timur.

"Program pemutihan masih akan berlangsung sampai 28 November 2020. Maka, kami imbau masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan ini. Karena pajak yang diterima pemerintah provinsi ini akan dikembalikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sektor pendapatan di akhir tahun ini tengah digenjot, terutama setelah adanya peningkatan target pajak dari dalam PAPBD dari Rp 10,3 triliun menjadi Rp 12,39 triliun.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved