Breaking News:

Advertorial

Pemkot Batu Fasilitasi Penyelesaian Konflik Wisata Alaska

Pemerintah Kota Batu memfasilitasi penyelesaian sengketa proyek wisata Alas Kasinan (Alaska), di Balaikota Among Tani

Pemkot Batu
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat berdialog dengan perwakilan warga membahas sengketa proyek Wisata Alaska di Desa Pesanggrahan, Kamis (24/9/2020). 

SURYAMALANG.COM | BATU – Pemerintah Kota Batu memfasilitasi penyelesaian sengketa proyek wisata Alas Kasinan (Alaska), di Balaikota Among Tani, Kamis (24/9/2020). Audensi tersebut dihadiri Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, perwakilan warga Desa Pesanggrahan, dan perwakilan Perhutani.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Pemkot Batu, hasil dari pertemuan tersebut adalah bahwa Pemerintah kota Batu dan Perhutani telah menyetujui penghentian kegiatan pengelolaan wisata alaska. Komitmen tersebut tertuang dalam surat dari administratur madya/KKPH Malang Regional Jawa Timur Nomor: 610/004.6/HPPKPS/Mlg/Divre- Jatim yang dibuat pada Kamis (24/9/2020).

“Pada intinya, agar menghentikan segala kegiatan pengelolaan wisata dan akan meninjau kembali perjanjian yang dilaksanakan antara Perhutani dan Alaska,” tulis dalam keterangan resmi Pemkot Batu, Kamis (24/9/2020).

Penghentian tersebut sudah disetujui oleh pengelola Alaska. Tidak ada aktivitas apapun hingga saat ini di Alaska.

Dari hasil audensi 9 September 2020, Pemkot Batu telah melakukan inisiatif untuk melaksanakan penghijauan dan pembersihan sekitar lokasi Alaska yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko beserta elemen masyarakat pada 11 September 2020.

“Mengingat lokasi Alaskan di wilayah Perhutani Malang, maka Pemkot Batu memiliki peran mediasi atau memfasilitasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah,” terangnya.

Pemerintah Kota Batu bersama PDAM dan HIPPAM se Kota Batu sedang melaksanakan sosialisasi dan kajian teknis di seluruh sumber mata air di Kota Batu.

Tujuannya, untuk mengumpulkan data kualitas dan kuantitas air.

Data tersebut menjadi penting karena diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan baik berupa peraturan daerah atau peraturan lainnya yang nantinya digunakan untuk kebutuhan warga.

Dewanti Rumpoko yang menerima para demonstran juga mengatakan kalau Pemkot Batu belum mengeluarkan izin apapun terkait Alaska.

Pengelola Alaska justru menjalin kerjasama dengan Perhutani karena lahan bukan milik Pemkot Batu.

Perwakilan warga, Abdul Muthalib mendorong agar Pemerintah Kota Batu harus menutup dan menolak segala bentuk aktivitas investasi yang merusak hutan, lingkungan hidup, dan perampasan lahan pertanian di Kota Batu.

Ia juga mendesak Pemkot Batu untuk menjaga, melindungi, dan menyelamatkan sumber mata air di Hutan Lindung Kasinan dan Kota Batu secara umum.

“Pemerintah Kota Batu harus memberikan sanksi tegas berupa surat perintah pemulihan Hutan Lindung Kasinan terhadap CV. Oerip Van Houten yang kemudian berubah menjadi CV. ALASKA. Perlu diketahui, Hutan Lindung Kasinan merupakan wilayah yang sangat penting untung menjaga stabilitas ekosistem bagi Kota Batu, secara khusus masyarakat Pesanggrahan,” tegasnya.

Penulis: Benni Indo
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved