Rencana Pembangunan Puskesmas Bumiaji II Mundur dari Jadwal Semula, Ada Kendala Lahan

Penulis : Benni Indo , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, BATU - Rencana Pemerintah Kota Batu membangun Puskesmas II Bumiaji kemungkinan besar mundur dari jadwal semula.

Awalnya, pembangunan Puskesmas II Bumiaji bakal direalisasikan pada tahun 2021 namun karena kendala lahan, rencana pembangunan itu direncanakan pada 2022.

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan hal tersebut setelah menggelar audiensi dengan Bapelitbangda Kota Batu, di Balai Kota Among Tani, Senin (28/9/2020).

Sejatinya, DED dari puskesmas yang direncanakan tersebut telah dikerjakan tahun ini.

"Sebenarnya untuk DED sudah dikerjakan tahun ini. Sesuai kajian pembangunan Puskesmas Bumiaji II digarap di tanah kas desa (TKD) Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Namun karena terhalang dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 1 tahun 2016 tentang larangan aset desa untuk dihibahkan, dijual belikan, Pemkot Batu harus mencari solusi lain," ujar Khamim, Senin (28/9/2020).

Menyelaraskan peraturan dari pusat, Komisi C menyarankan agar Pemkot Batu mencari lahan lain.

Politisi PDI Perjuangan itu tetap mendorong agar Puskesmas dibangun di Desa Tulungrejo.

Banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya kebutuhan masyarakat, posisi geografis, cakupan serta jangkauan pelayanan, dan ketersediaan utilitas.

"Semoga ada solusi, agar pembangunan terlaksana dengan baik,” terangnya.

Saat ini, Puskesmas Bumiaji harus melayani 250 pasien setiap hari, bisa dipastikan pelayanan kurang maksimal. Belum lagi SDM yang juga sangat kurang.

Maka dari itu, penambahan fasilitas diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Susetya Herawan mengatakan pihaknya bakal mengkaji kembali berdasarkan hasil audiensi, utamanya untuk pengadaan tanah.

Ia juga mengatakan kalau pembangunan Puskesmas Bumiaji II sangat penting.

"Kami akan kaji dulu karena prosesnya butuh waktu panjang. Mulai dari studi kelayakan dan disampaikan ke Pemprov. Setelah disetujui, pelaksanaan pengadaan tanah ada banyak," bebernya.

Beberapa di antaranya yakni meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi penguasaan, pemilikan lahan, penggunaan, pemanfaatan lahan , penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.

Baru setelah dikaji, paling tidak akan bisa dianggarkan dalam P-APBD 2021.

Jika saat ini telah memasuki pembahasan R-APBD 2021, maka anggaran pengadaan tanah untuk Puskesmas Bumiaji II tak mungkin langsung bisa dimasukkan.

Pemkot Batu mencatat ada 39 proyek strategis yang harus digarap dalam sisa kepemimpinan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko dan wakilnya Punjul Santoso hingga 2022 mendatang.

Seluruh proyek strategis tersebut bakal menyerap anggaran Rp 925,9 miliar untuk mendukung percepatan kemajuan dalam setiap sektor.

Puluhan proyek tersebut bakal dibiayai dari sumber pendanaan APBN senilai Rp 200 miliar.

Dari APBD Provinsi Jatim Rp 86 miliar, APBD Kota Batu sejumlah Rp 339,9 miliar dan dari pihak swasta sebesar Rp 300 miliar.