Breaking News:

Pilwali Surabaya

KIPP Jatim Laporkan Wali Kota Risma ke Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pilwali Surabaya

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim melaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ke Bawaslu.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Ahmad Zaimul Haq
DEKLARASI - Calon Wali Kota Surabaya dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya (Cawali dan Cawawali), Eri Cahyadi dan Armuji (Cak Dji) yang diusung PDI P untuk Pilkada 2020 bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam deklarasi di Taman Harmoni, Rabu (2/9/2020). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim melaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Wali Kota atau Pilwali Surabaya.

Ketua KIPP Jatim, Novli Bernado Thyssen menduga Wali Kota Risma menyalahi aturan.

Diantaranya, terkait deklarasi salah satu paslon yang sebelumnya dilakukan di Taman Harmoni dan dihadiri Risma.

Selain itu terkait adanya gambar Risma dalam baliho salah satu paslon. Terlepas siapa yang memasang, dia menganggap Risma membiarkan hal itu.

"Dugaan Pelanggaran pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016, dimana disebutkan bahwa kepala daerah, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota dilarang menyalahgunakan kewenangan program, kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon," kata Novil kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (1/10/2020).

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono memastikan bahwa pada dasarnya sejumlah objek yang menjadi pokok aduan KIPP tak melanggar regulasi, baik aturan dalam pilkada, maupun soal netralitas penyelenggara negara.

Misalnya, penggunaan Taman Harmoni sebagai lokasi deklarasi pasangan yang diusung PDIP, Eri Cahyadi dan Armuji pada Rabu (2/9/2020).

Acara deklarasi yang berlokasi di aset Pemkot Surabaya ini, dipermasalahkan KIPP.

Awi menjelaskan bahwa deklarasi itu dilakukan ketika Eri Cahyadi dan Armuji belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Surabaya. Mengingat, Eri dan Armuji baru ditetapkan pada 23 September lalu.

"Kami mengajukan permohonan ijin pemakaian ke Pemkot Surabaya. Itu kegiatan partai politik," kata Adi Sutarwijono.

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved