Berita Batu Hari Ini

101 Pengembang Perumahan di Kota Batu akan Berurusan dengan KPK Jika Tak Segera Serahkan Ini

Sebanyak 101 pengembang properti belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) ke Pemkot Batu

Penulis: Benni Indo | Editor: isy
Ist
Ilustrasi - Perumahan 

SURYAMALANG.COM | BATU - Sebanyak 101 pengembang properti di Kota Batu belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) ke Pemkot Batu. Padahal, kewajiban pengembang properti untuk menyerahkan PSU telah diatur dalam Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan PSU.

Jumlah tersebut terbilang banyak karena dari 110 pengembang properti di Kota Batu, hanya 9 saja yang telah menyerahkan. PSU wajib disediakan oleh pengembang dengan luas 30 hingga 40 persen dari areal yang dikembangkan.

Selanjutnya diserahkan ke Pemda setempat agar bisa dikelola secara berkelanjutan. Dari sembilan pengembang tersebut, tercatat nilai aset Rp 198.150.590.340, dengan luasan yang diserahkan seluas 83.766,04 meter persegi.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, saat berkunjung ke Kota Batu, menegaskan wajib hukumnya bagi pengembang perumahan untuk menyediakan dan menyerahkan fasos dan fasum ke Pemda.

Bagi yang belum menyerahkan, diingatkan untuk segera dilimpahkan ke Pemda.

Tanpa adanya penyerahan fasos dan fasum kepada Pemda, maka ada indikasi tindak pidana korupsi karena sama saja dianggap menguasai aset publik yang seharusnya dikelola Pemda.

Penyediaan PSU ini juga untuk menambah ketersedian ruang terbuka hijau (RTH).

"Harus diserahkan, kalau tidak akan terjerat perkara Tipikor karena menyalahgunakan aset pemerintah dan masyarakat," kata dia.

Melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), KPK melakukan pengawasan terhadap PSU kawasan perumahan.

Dikatakan Lili, Korsupgah dan koordinator wilayah secara terus menerus melakukan pengawasan.

Selain itu juga melakukan pendampingan, koordinasi, dan supervisi.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan perlu kerja keras untuk memenuhi 100 persen target agar para pengembang memenuhi kewajibannya.

Dirinya sudah menginstruksikan dinas terkait agar pemenuhan 100 persen dari pengembang terpenuhi.

“Doakan semua ini bisa lancar. Tadi saya juga sudah minta kepala dinas untuk bekerja keras pada pengembang-pengembang yang lain,” ungkap Dewanti.

“Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Mudah mudahan di tahun 2021 sudah bisa 50 persen,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud mendorong agar Pemkot Batu segera membuatkan Perwali PSU, Jumat (9/10/2020).

Mengingat Perda PSU telah disahkan pada bulan Mei 2020. PSU ini meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan limbah, tempat pembuangan sampah, sarana pemakaman, sarana parkir, PJU, dan masih banyak lagi.

"Kami sudah buat Perda. Wali Kota harus segera menindak lanjuti dengan Perwali. Sehingga pengembang bisa segera menyerahkan PSU seperti yang diatur dalam Perda PSU," ungkap Didik.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved