Debat Pilbup Kabupaten Malang Putaran Kedua Bahas Tema Pembangunan, Ini Pemaparan Para Paslon

SURYAMALANG.COM, MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menyelenggarakan Debat Publik Putaran Kedua Pilbup Malang di gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (20/11/2020).

Pada debat kali ini, tema yang diusung oleh panitia adalah pembangunan.

Pasangan nomor urut 1, Sanusi menegaskan, langkah pembangunan di Kabupaten Malang harus lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Selama menjabat sebagai Bupati Malang selama setahun belakangan ini, Sanusi melihat pembangunan di Kabupaten Malang sudah pada jalurnya.

Di sisi lain, ia juga tidak menampik adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa menata pembangunan itu harus dimulai dari tekad yang kuat terlebih dahulu.

"Dalam menata pembangunan itu harus dimulai dari tekad melakukan terbaik untuk Kabupaten Malang. Kedua, menentukan arah pembangunan mau dibawa kemana?" ujarnya, Jumat (20/11/2020).

Kata Sanusi, perlu ada kolaborasi yang melibatkan banyak pihak untuk membangun Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang yang kawasannya luas dan penduduknya banyak harus dibangun bersama-sama.

"Kabupaten Malang tidak mungkin dibangun sendirian. Secara manajemen kita tentukan, lalu kita hadirkan orang yang berdedikasi dan berintegritas."

"Tidak bisa bupati sendirian, harus bersama-sama. Apalagi jika Sekda tidak mendukung dan tidak mengikuti pemimpinnya ini pengalaman tidak efektif," katanya.

Sedangkan pasangan nomor urut 2, Lathifah Shohib menilai kalau pembangunan di Kabupaten Malang masih bersifat padat modal dan padat karya.

Untuk mengatasi itu, dirinya menawarkan beberapa program.

Program-program yang ditawarkan itu dijelaskan oleh Didik Budi Muljono seperti dihadirkannya Kartu Tani Bangkit, Kartu Tani Nelayan, Kartu Tani Peternak, Kartu Usaha Mikro serta Kartu Bedah Rumah.

Pasangan nomor urut 3, Heri Cahyono menilai Kabupaten Malang memiliki potensi demografi dan jumlah penduduknya yang banyak, yakni disebutkannya sekitar 2,6 juta. Potensi lainnya adalah alam yang subur dan melimpah.

"Sayangnya keseluruhan potensi itu tidak optimal sehingga terpuruk. Bahkan Kabupaten Malang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jatim. Kabupaten Malang harusnya kaya raya, justru tidak bisa berdikari saat ini,” kata Heri."

HC, sapaan akrabnya menambahkan, Kabupaten Malang banyak bergantung dengan dana APBN.

Menurutnya, hal tersebut tidak efektif. Seharusnya, anggaran-anggaran yang dikelola daerah bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan prioritas di Kabupaten Malang.

"Kami menghadirkan program aksi pada kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan dan kesehatan. Kemudian juga ada ketersediaan dan stabilisasi harga pokok, panen, pembuatan KTP selesai di desa, jalan mulus, penyediaan lapangan kerja, serta iklim investasi sehat," tegasnya.