Breaking News:

Advertorial

Catatan Sejumlah Fraksi DPRD Kota Malang Seusai Raperda Minuman Beralkohol dan Tunas Disahkan

Sejumlah catatan disampaikan seluruh fraksi di DPRD Kota Malang meski kedua raperda tersebut telah ditandatangani untuk dijadikan sebuah Perda.

rifky edgar/suryamalang.com
Penandatanganan Raperda Minol dan Raperda Perumda Tugu Aneka Usaha oleh Ketua DPRD kota Malang, I Made Diana Kartika saat Paripurna yang digelar secara virtual pada, Kamis (10/12/2020). 

SURYAMALANG.COM | MALANG - Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol) dan Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika di hadapan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dalam rapat paripurna, Kamis (10/12/2020).

Sejumlah catatan disampaikan seluruh fraksi di DPRD Kota Malang meski kedua raperda tersebut telah ditandatangani untuk dijadikan sebuah Perda.

Catatan yang disampaikan oleh fraksi DPRD Kota Malang itu banyak yang membahas terkait dengan perizinan peredaran minuman beralkohol dan mekanisme pengelolaan di Perumda Tugu Tirta ke depan.

Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Hartatik, mengatakan untuk Raperda Minol, Pemkot Malang diharapkan lebih mengetatkan kembali terhadap peredaran minuman keras, terutama dalam memberikan izin penjualan yang nantinya dapat berdampak kepada masyarakat ataupun generasi muda di Kota Malang.

"Jadi harus ada pembatasan penjualan dalam mengedarkan Minol dalam upaya untuk meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi di lingungan masyarakat Kota Malang. Pemerintah Kota Malang harus segera melakukan sosialisasi Perda Minol ini agar penggunaan minuman beralkohol di masyarakat dapat terkendali dan terpantau dengan baik," ucapnya.

Untuk Raperda Tunas, Fraksi PKB meminta agar manajemen di Perumda Tunas nantinya dapat bekerja secara profesional dan berkeadilan.

Salah satunya yang menjadi catatan penting berkaitan dengan kepengurusan pegawai Perumda Tunas.

Fraksi PKB meminta agar Perumda Tunas diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.

"Jangan sampai nanti diisi orang yang kurang perfect. Untuk itu kepengurusannya harus dilakukan melalui rekruitment secara terbuka dengan standard yang jelas dan terukur," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bayu Rekso Aji dari Fraksi PKS DPRD Kota Malang, yang meminta Pemkot Malang agar segera mempersiapkan dengan baik segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan, baik berupa struktur maupun infrastuktur pendukung lainnnya. 

Hal ini dilakukan agar Perumda Tugu Aneka Usaha dapat segera berdiri dan dapat memberikan kontribusi bagi PAD serta masyarakat Kota Malang pada umumnnya.

"Pemkot harus dapat menjamin proses rekruitmen Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang harus dilakukan secara transparan dengan pendekatan kualitas SDM yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan yang baik dalam manajerial perusahaan. Karena Perumda Tunas yang masih dalam tahap perintisan ini serta pemimpin yang bertangan dingin agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi BUMD yang berkualitas," ucapnya.

Sedangkan untuk Perda Minol, Fraksi PKS meminta adanya keseimbangan antara kemudahan pelayanan perizinan dengan kewajiban pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Salah satunya ialah memastikan ketentuan jarak tempat berusaha dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan Rumah Sakit.

"Termasuk melakukan penegakan hukum secara aktif sesuai dengan aturan yang telah tertuang dalam Perda. Dengan adanya payung hukum, diharapkan Pemerintah Kota Malang dapat lebih leluasa dalam mewujudkan Kota Malang bermartabat sesuai dengan apa yang telah diciptakan dalam RPJMD Kota Malang." tandas Bayu Rekso Adi dari Fraksi PKS.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved