Berita Malang Hari Ini

Prof Luqman Hakim dari UB Sarankan Pilkada Lewat Seleksi, Pola Pemilihan Disebut Membahayakan

Dalam perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, Pilkada cepat atau lambat, membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

SURYAMALANG.COM/Ahmad Zaimul Haq-Sylvianita Widyawati
Foto kolase. Petugas KPPS berkostum pahlawan super (super hero) di TPS 14, Perumahan Citraland, Surabaya, Rabu (9/12/2020). Prof Dr Drs Luqman Hakim MSc, profesor bidang sosiologi pemerintahan Universitas Brawijaya yang menilai proses Pilkada perlu ditinjau ulang 

Penulis : Sylvianita Widyawati , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Proses Pilkada yang tengah berjalan saat ini dinilai mengkhawatirkan kondisi negara Indonesia dan formatnya perlu ditinjau ulang. 

Pernyataan tentang format pemilihan Kepala Daerah yang perlu ditata ulang itu disampaikan Prof Dr Drs Luqman Hakim MSc dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Brawijaya (UB).

UB akan mengukuhkan dua profesor baru dari FIA dan FH, Kamis (17/12/2020).

Mereka adalah Prof Dr Drs Luqman Hakim MSc dan Prof Dr Rachmad Safa’at SH MSi.

Prof Luqman adalah profesor bidang sosiologi pemerintahan. Dalam orasi ilmiahnya Ia mengangkat tema "Pilkada Mengalami Bias Politik dan Sosial" 

"Terkait Pilkada yang dipilih langsung sudah dilaksanakan selama 15 tahun. Saat ini Pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Apakah ini perlu dipertahankan, dihentikan atau dimodifikasi?Alasannya, dalam pengamatan selama Pilkada selama ini mengkhawatirkan atau ada disintegrasi," jelas Luqman pada wartawan saat konpres lewat Zoom, Rabu (16/12/2020).

Ia menyarankan ada sistem seleksi, bukan pemilihan. Sehingga terpilih pemimpin yang ahli manajemen, ahli dalam politik dan ahli dalam hukum.

"Bukan memanipulasi hukum namun bagaimana menegakkan hukum," kata dia.

Tapi ia tidak menyarankan dipilih lewat legislatif.

Dikatakan, ratusan pemimpin politik dalam Pilkada ada di penjara karena masalah KKN, gratifikasi.

"Ke depan harus ada format baru agar bisa memperkuat Indonesia," tandasnya.

Dijelaskan, sejak awal, founding father Indonesia sudah melihat Indonesia terdiri dari ribuan kelompok tersebar di Indonesia. Sehingga pada 1928 dilakukan Sumpah Pemuda.

Berbagai kelompok itu dilebur menjadi Indonesia sebagai entitas sosial politik.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved