Breaking News:

Berita Batu Hari Ini

Penyerahan PSU Belum Maksimal, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kota Batu

Minimnya pengembang perumahan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kota Batu mendapat sorotan Dewan

SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Minimnya pengembang perumahan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kota Batu mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu.

DPRD Kota Batu menyarankan agar eksekutif betul-betul disiplin menerapkan regulasi. Peraturan mengenai penyerahan PSU telah diatur pada Perda No 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU di Kota Batu.

Anggota Komisi A, Ludi Tanarto mengatakan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) dan Satpol PP, selaku penegak Perda harus bisa menyelesaikan persoalan minimnya penyerahan PSU.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, ada 110 pengembang perumahan namun baru 14 pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU ke Pemkot Batu.

“Seharusnya ada imbauan dari instansi perizinan dan didukung Satpol PP selaku penegakan perda,” ujar Ludi, Minggu (24/1/2021).

Pasalnya, bila Perda terkait PSU tidak dijalankan, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Sesuai rencana, penyerahan PSU wajib diselesaikan hingga 2024.

Ludi mengatakan, Perda tersebut telah diikuti aturan turunan yakni Perwali Batu Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020.

Maka, pihaknya meminta penuntasan PSU segera diserahkan ke Pemkot Batu. Dengan penyerahan itu, maka pemerintah daerah bisa memberikan pemenuhan fasilitas kepada masyarakat.

“Misal untuk aspal jalan dan paving, kalau belum diserahkan, berarti fasilitas itu masih milik pengembang sehingga ketika jalan itu rusak, masyarakat tidak bisa menuntut ke Pemkot Batu untuk perbaikan,” terang Ketua Fraksi PKS itu.

Masalah lain yang muncul bagi pengembang yang belum menyerahkan PSU adalah keberadaan tanah makam. Sejumlah kepada desa banyak yang mengeluhkan tidak adanya hak tanah makam.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved