Breaking News:

Berita Batu Hari Ini

Jalan Tembus ke Toyomerto Direncanakan Dikerjakan Pertengahan 2020

Proyek jalan tembus Toyomerto - Abdul Gani Atas akan dimulai dengan pembangunan jalan keluar

SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Dinas PUPR Kota Batu bersama Komisi C DPRD Batu meninjau lokasi jalan tembus di kawasan Jl Abdul Gani Atas, Selasa (13/10/2020). 

SURYAMALANG.COM, BATU – Proyek jalan tembus Toyomerto - Abdul Gani Atas akan dimulai dengan pembangunan jalan keluar.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batu, Dian Fachroni mengatakan bahwa anggaran sementara diperuntukkan pada jalan keluar (exit) atau masuk saja.

Program prioritas Jalan Tembus Toyomerto - Abdul Gani Atas tinggal direncanakan terealisasi pertengahan 2020.

DPUPR Kota Batu dan Perum Perhutani Malang juga telah meninjau lokasi jalan tembus.

Hasil survei tersebut, nantinya jalan tembus Toyomerto - Abdul Gani Atas menggunakan jalan kerja Perhutani. Di sisi lain, Perhutani menunggu tindak lanjut terkait ganti rugi tegakan.

“Pengerjaan akses jalan dimulai dari Jl Abdul Gani Atas, namun untuk proses selanjutnya perlu percepatan atau pembahasan administrasi antara Perhutani, KLHK dan Pemkot Batu. Jika administrasi sudah tercukupi kami akan mulai menggarapnya,” terang Fachroni, Jumat (12/2/2021).

Ia menerangkan, jalan tembus di Jl Abdul Gani Atas telah dianggarkan secara reguler.

Tinggal persetujuan bersama antara antara Pemkot Batu, Perhutani dan KLHK untuk penggunaannya. Kemudian dilakukan proses lelang.

Total anggarannya sejumlah Rp 20 miliar. Anggaran itu untuk pembangunan jalan sepanjang 2.1 kilometer. Baik exit maupun jalan masuk yang dilakukan bertahap.

“Rencananya pembangunan jalur keluar di Jl Abdul Gani Atas sepanjang 300-400 meter,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi Hukum & PPKPS Perhutani Malang Yoyok Arisanto mengatakan rencana jalan tembus Toyomerto-Abdul Gani Atas rencana permohonan. Jalur tersebut melewati jalur kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani.

Mekanisme penggunaan kawasan hutan harus sesuai Permen LHK P27 Tahun 2018 juncto Permen LHK P7 2019.

“Jadi permohonan itu nanti tetap mengajukannya ke KLHK karena regulasi pinjam pakai mutlak ke KLHK. Perhutani di sini sebagai operator saja. Regulator ada di KLHK,” terangnya.

Pertimbangan teknis akan dikeluarkan dari Perum Perhutani Malang dan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim sebagai rekom untuk syarat izin pinjam pakai.

“Pada prinsipnya Perum Perhutani mendukung perjanjian tersebut karena memang slot ada di peraturan,” tegas Yoyok.

Penulis: Benni Indo
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved