Breaking News:

Nasional

Belum Berlaku, Sertifikat Tanah Elektronik Diterapkan Bertahap di Jakarta dan Surabaya, Ini Kata BPN

Keutamaan jaminan keamanan dari sertifikat tanah elektronik sedang disiapkan dan akan diimplementasikan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan

SURYAMALANG.COM/Samsul Hadi
ILUSTRASI - Para penerima sertifikat tanah yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pendopo Sasana Adipraja, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (3/1/2019). 

SURYAMALANG.COM - Keutamaan jaminan keamanan dari sertifikat tanah elektronik sedang disiapkan dan akan diimplementasikan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), dikutip SURYAMALANG.COM dari Kompas.com.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan digitalisasi pada dokumen atau sertifikat tanah adalah keniscayaan dalam waktu cepat atau lambat sehingga perlu disiapkan hal teknis dan keamanan berlapis.

Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan detail teknisnya seperti data dokumen elektronik, validasi data pertanahan hingga dasar hukum yang mengatur kepemilikan hingga alur pembuktian dan penyelesaian sengketa.

"Sertifikat tanah elektronik saat ini belum berlaku, kita akan berusaha terapkan secara bertahap di Jakarta dan Surabaya,” tutur Surya Tjandra dilansir dari Antara, Senin (8/3/2021).

Kementerian ATR/BPN juga mempersiapkan dari sisi keamanan yang tinggi dengan diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nantinya, penerapan sertifikat tanah digital menggunakan ISO: 27001 2013 yaitu untuk sistem manajemen keamanan informasi yang memastikan segala proses yang dilakukan sesuai analisa risiko dan mitigasi berdasarkan praktik-praktik terbaik.

Sertifikat tanah elektronik juga menggunakan 2-factor authentification dan tanda tangan elektronik yang menggunakan otorisasi sertifikat oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE).

Data digital dari Kementerian ATR/BPN digunakan dalam model terenkripsi atau terproteksi dengan algoritma rumit dan dicadangkan secara teratur di dalam pusat data.

Surya Tjandra menerangkan penerapan digitalisasi dalam sertifikat tanah elektronik ini nantinya diharapkan bisa memerangi praktik mafia tanah seperti kepemilikan ganda atas suatu lahan.

Halaman
1234
Editor: eko darmoko
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved