Berita Malang Hari Ini
Program 'BPJS Kesehatan Mendengar' Cari Masukan dari Pemangku Kepentingan
Dirut BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, merilis program 'BPJS Kesehatan Mendengar' lewat daring
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: isy
Berita Malang Hari Ini
Reporter: Sylvianita Widyawati
Editor: Irwan Sy (ISY)
SURYAMALANG.COM | MALANG - Dirut BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, merilis program 'BPJS Kesehatan Mendengar' lewat daring, Senin sore (8/3/2021).
Hadir di acara itu Ketua Dewas BPJS Kesehatan A Yurianto, wartawan berbagai media di Indonesia, dokter, RS dsb.
"Kami ingin mendapat masukan/input saran perbaikan untuk jangka pendek, menengah dan panjang bagi BPJS Kesehatan bagi seluruh pemangku kepentingan," jelas Ali di acara itu.
Harapannya nanti ada inovasi-inovasi untuk peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan ke pengguna, misalkan soal antrean.
"Kami sendiri tidak bisa jalan sendiri dan perlu sinergi para pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Tak hanya ke media, program juga disosialisasikan ke berbagai pihak baik lewat luring dan daring. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang memberikan pelayanan kepada publik melalui program JKN-KIS.
Di kegiatan itu juga dihadirkan Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono dengan membawa materi
"Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sinergi Dengan BPJS Kesehatan," imbuh Dante.
Dikatakan, PR bersama dengan BPJS Kesehatan adalah bagaimana meningkatkan kepersertaan sampai 2024 mencapai 98 persen jumlah penduduk sesuai RPJMN, serta masih ada disparitas pelayanan antar wilayah di Indonesia dll.
Saat ini kepersertaan sudah mencapai 82 persen.
Sebanyak 17,9 persen atau 48,6 juta warga belum jadi peserta.
Oleh wartawan, Dirut BPJS juga ditanya bagaimana meningkatkan kepersertaan agar mencapai 98 persen.
Ia menyebutkan antara lain dengan edukasi ke masyarakat.
"Jangan sampai membelanjakan uang untuk sakit. Misalkan beli rokok," kata Ali.
Maka lebih baik untuk kesehatan.
Selain itu juga kemudahan-kemudahan pembayaran agar tidak meribetkan pengguna.
"Masyarakat yang kondisinya terbatas sehingga sulit membayar iuran akan divalidasi atau dikoreksi datanya," kata dia.