Nasional

Pemerintah Siapkan APBN Senilai Rp 33,1 Triliun di Tahun 2021 untuk Perumahan, Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah Siapkan APBN Senilai Rp 33,1 Triliun di Tahun 2021 untuk Perumahan, Ini Kata Sri Mulyani

Editor: eko darmoko
Tribunnews.com
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani 

SURYAMALANG.COM - Di tahun 2021 ini, Pemerintah Indonesia memiliki perhatian besar terhadap industri perumahan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani.

Pada APBN 2021, negara menetapkan alokasi dana untuk bantuan perumahan sebesar Rp 33,1 triliun, dikutip SURYAMALANG.COM dari Kompas.com.

"Pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp 33,1 triliun untuk tahun 2021," kata Sri Mulyani dalam keterangan yang dikutip Kompas.com dari laman setkab.go.id, Kamis (11/03/2021).

BACA JUGA : Indo Tata Graha (ITG) Diduga Developer Bodong, Proses Pembangunan Mangkrak dan Refund yang Ruwet

Sri Mulyani menjelaskan, sektor perumahan menjadi bidang prioritas pemerintah untuk segera dipulihkan.

Hal ini karena sektor perumahan memiliki efek multiplier  sangat besar dan signifikan terhadap sektor lainnya.

Total anggaran untuk perumahan tersebut dialokasikan untuk berbagai program di antaranya bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) serta bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Selain itu juga untuk pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta dan subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

"APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” jelasnya.

Pemerintah juga memperkuat PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai special mission vehicle Kemenkeu di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara.

Menkeu menyebut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit kepemilikan properti hanya tumbuh 2,8 persen pada tahun 2020.

Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

Guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah juga menanggung Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved