Wawancara Eksklusif

Upaya Bupati Ipuk Festiandani Wujudkan Banyuwangi Rebound dengan Bunga Desa

Berbagai progam telah dirancang Ipuk Fiestiandani untuk menjaga agar Banyuwangi bisa berkesinambungan.

Penulis: Haorrahman | Editor: isy
m syaiful/suryamalang.com
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Surya Tri Mulyono saat di kantor Harian Surya di Rungkut Surabaya. 

SURYAMALANG.COM | BANYUWANGI - Selama dua periode kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi menjelma daerah paling inovatif.

Bahkan Anas bisa dibilang sebagai guru inovasi bagi daerah-daerah lainnya.

Menjadi pengganti salah satu kepala daerah terbaik seperti Anas, tentu tidak mudah bagi Ipuk Fiestiandani untuk melanjutkannya.

Berbagai progam telah dirancang Ipuk untuk menjaga agar Banyuwangi bisa berkesinambungan.

Harian Surya dan Tribun Jatim Network berkesempatan ngobrol langsung dengan Ipuk Fiestiandani.

Berikut petikan wawancaran eksklusif Wakil Pemimpin Redaksi Harian Surya Tri Mulyono bersama Bupati Ipuk Fiestiandani:

Sebelumnya kami sampaikan selamat kepada Bu Ipuk. Begitu dilantik menjadi bupati, Ibu langsung tancap gas, blusukan, bahkan menginap di desa-desa dalam program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Apa yang ibu telah peroleh dari terobosan (breakthrough) tersebut?

Kami inisiasi program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) ini dalam rangka kami ingin dekat pada rakyat.

Kami ingin membeli permasalahan yang ada di rakyat. Untuk menuntaskan permasalahan itu kami bagi tiga, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Jangka pendek contohnya permasalahan pendidikan, misalnya anak putus sekolah.

Kita cari solusinya yang menyebabkan anak putus sekolah, misalnya masalah uang saku, tidak punya seragam, tidak bisa beli sepatu, dan lainnya bisa langsung kami atasi dan cari solusinya.

Contoh lainnya penanganan aplikasi kependudukan, kami jemput bola, seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya.

Ternyata masyarakat antusias, yang selama ini malas mengurus administrasi dengan saya datang langsung mereka antusias untuk mengurus.

Jangka menengah adalah permasalahan yang sedikit rumit tapi bisa segera diselesaikan, misalnya banyak keluhan seperti sertifikasi tanah.

Sementara jangka panjang, masalah yang tidak bisa langsung dikerjakan karena terkait perencanaan penganggaran pemerintah daerah, seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan lainnya.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved