Breaking News:

Berita Batu Hari Ini

KPK Jadwalkan Periksa Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko Hari Ini

KPK)memanggil Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko untuk didengarkan keterangannya dalam upaya membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Bat

Penulis: Benni Indo | Editor: Zainuddin
benni indo/suryamalang.com
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. 

SURYAMALANG.COM, BATU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko untuk didengarkan keterangannya dalam upaya membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Batu pada periode 2011-2017.

Pemanggilan itu dilaksanakan pada hari ini, 24 Maret 2021 di Balaikota Among Tani.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menerangkan, selain Dewanti, juga ada beberapa pihak yang dimintai keterangannya.

Mereka adalah Yunedi sopir mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, lalu Yusuf Wirausaha selaku Direktur PT Tiara Multi Teknik, dan Ferryanto Tjokro selaku Direktur PT Borobudur Medecon.

“Pemeriksaan dilakukan di Balaikota Among Tani, Kota Batu,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya.

Malang Corruption Watch (MCW) dalam keterangan resminya menguraikan, sangat tepat apabila KPK melakukan pemanggilan kepada beberapa aktor pejabat di Pemkot Batu.

Selain Dewanti, sebelumnya Sekretaris Daerah, Zadim Efisiensi juga dimintai keterangan oleh KPK.

“Sangat tepat apabila KPK melakukan pemanggilan kepada beberapa aktor pejabat dinas Pemkot Batu, guna memperjelas dugaan tindak pidana korupsinya.

"Misalkan Pemanggilan Sekretaris daerah Kota Batu, KPK memang harus menggali lebih dalam mengapa seorang terjadi dugaan pemberian uang dari kepala Keuangan BPKAD ke kepada seorang wali kota,” ujar Wakil Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Ibnu Syamsu.

Ibnu mempertanyakan mengapa ada apa seorang kepala OPD memberikan uang kepada pimpinan saat itu? Apakah uang tersebut murni dari pribadi anak buah, dari APBD atau dari pihak lain?

“Tentu ini tugas KPK untuk mencari titik terang,” paparnya.

MCW kembali membuka putusan tingkat pertama PN Surabaya, tindak pidana korupsi dengan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

Terdapat temuan fakta persidangan yang dinilai oleh MCW bisa menjadi petunjuk KPK, yakni kesaksian Nomor Saksi 19, Kristiawan.

“Dalam BAP Nomor 12 a menyatakan bahwa saksi Kristiawan pernah menerima uang titipan dari para kepala dinas tersebut dengan nominal Rp 100 juta sampai dengan Rp 200,” terangnya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved