Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Ditanya Soal Disharmoni Kepala Daerah, Ini Jawaban 3 Calon Sekda Kota Malang saat Uji Publik

Berbagai pertanyaan disampaikan oleh host dalam uji publik bakal calon Sekretaris Daerah Kota Malang pada Kamis (8/4/2021).

Pemkot Malang
Ketiga calon Sekda Kota Malang saat mengikuti uji publik di NCC Balaikota Malang, Kamis (8/4/2021). 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Berbagai pertanyaan disampaikan oleh host dalam uji publik bakal calon Sekretaris Daerah Kota Malang pada Kamis (8/4/2021).

Pertanyaan itu di antaranya berkaitan dengan disharmoni kepala daerah.

Host pun menyampaikan, bahwa disharmoni ini bisa saja terjadi di setiap daerah dan meminta kepada para bakal calon Sekda Kota Malang untuk memberikan jawaban terkait hal tersebut.

Kepala Bapeda Kota Malang, Handi Priyanto, menjawab berdasarkan survei yang dilakukan Dirjen Otoda Kemendagri dari 514 Kabupaten/Kota, sebanyak 94 persen kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis dan sisanya 6 persen sisanya harmonis. 

"Sekda ini harus jadi komunikator yang baik, tapi juga bisa jadi kompor. Karena banyak disharmoni disebabkan oleh Sekda," ucapnya.

Oleh karenanya, siapapun nanti yang menjadi Sekda harus tidak terbebani dengan disharmoni kepala daerah, agar nantinya, jajaran yang berada di bawahnya, tetap tenang dalam bekerja.

"Untung saja di di kota Malang ini harmoni. Karena wali kota dan wawali ingin menjadikan kota Malang bermartabat dan kita memiliki Salam satu jiwa yang itu menyatukan kita semua," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengatakan seorang Sekda harus bisa menjadi komunikator yang baik bagi para kepala daerah maupun jajaran di bawahnya.

Ketika terjadi disharmoni, peran Sekda itulah yang diuji, agar kinerja di dalam birokrasi tetap berjalan dengan baik.

"Di situ peran komunikator dari sekda penting artinya. Misalkan ada disharmoni. Bagaimana bahtera tetap berjalan dengan baik, agar ASN ini tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Jadi Sekda harus bisa mendinginkan suasana," papar Subkhan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Erik mengibaratkan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan pilot dan co-pilot, sedangkan Sekda adalah kondektur.

"Artinya pilot pasti butuh lomunikasi menuju arah yang akan dituju melalui RPJMD. Co-pilot yang mengingatkan tentang navigasinya. Di sini Sekda harus bisa memposisikan diri, karena bisa jadi komunikator dalam mengawal RPJMD dari awal hingga berakhir," tandas Erik.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved