Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

PT Wonokoyo Jaya Corporindo Klaim Miliki Legalitas Lahan 68 Hektare di Dampit Malang

PT Wonokoyo Jaya Corporindo mengklaim telah memiliki legalitas yang sah atas kepemilikan lahan seluas 68 hektare di Desa Majang Tengah Dampit Malang

erwin wicaksono/suryamalang.com
Departemen Aset Manajemen PT Wonokoyo Jaya Corporindo, Julius Siwalette. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - PT Wonokoyo Jaya Corporindo mengklaim telah memiliki legalitas yang sah atas kepemilikan lahan seluas 68 hektare di Desa Majang Tengah, Dampit, Kabupaten Malang.

Perusahaan yang bergerak di bidang industri unggas tersebut membeli lahan itu dari PT Margosuko pada tahun 2018 silam.

Departemen Aset Manajemen PT Wonokoyo Jaya Corporindo, Julius Siwalette menegaskan, menolak sejumlah pihak yang mengklaim hak garap atas lahan tersebut.

"Sebenarnya yang disidangkan sudah sama dengan yang kita tinjau dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) di lapangan. Terkait status hukum kepemilikan tanah," ujar Julius.

Julias mengkiaskan jika perusahaannya tidak mungkin menggunakan lahan dengan berbekal surat atau sertifikat yang abal-abal. Ia meneilai investasi yang dilakukan perusahaannya tergolong besar.

"Kami tidak mungkin menggunakan dengan surat yang abal-abal. Karena disini berhubungan dengan nilai investasi besar dan nama besar PT Wonokoyo sendiri," jelas Julius.

Terkait hak guna usaha, Julius menerangkan sudah diperpanjang oleh PT Margosuko sebelum tanah tersebut secara sah dibeli oleh PT Wonokoyo.

"Yang pada waktu kita jual beli, kita sudah melakukan pengecekan oleh BPN juga. Dan kita jual beli juga ada pengalihan hak guna usaha (HGU)," jelasnya.

Di sisi lain, 4 orang berstatus terdakwa dalam kasus ini.

Mereka adalah warga Desa Pamotan, Dampit, Kabupaten Malang.

Keempat orang itu adalah sebagian dari sekitar 500 orang yang diduga menggarap lahan dan  mengaku memiliki hak garap.

Kuasa hukum terdakwa, Wagiman Somodimedjo, menuturkan, masa berlaku hak guna tanah tersebut telah habis.

"Maka sudah sepatutnya dikembalikan ke negara. Dan dengan hal itu, masyarakat jug memiliki kewenangan untuk menggarap tanah tersebut. Pada waktu itu dibuktikan dengan penanaman secara simbolis dengan disaksikan oleh LAI (Lembaga Aliansi Indonesia) Pusat," tutupnya.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved