Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Angka Penduduk Miskin 2020 Naik, Begini Reaksi Ketua Komisi B DPRD Kota Malang

 Tingginya persentase angka penduduk miskin di Kota Malang menjadi perhatian khusus DPRD Kota Malang saat membahas LKPJ Wali Kota Malang

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Ilustrasi hunian warga miskin 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Tingginya persentase angka penduduk miskin di Kota Malang menjadi perhatian khusus DPRD Kota Malang saat membahas LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2020 kemarin.

Dewan pun mencatat, dari tahun 2020 kemarin persentase angka penduduk miskin di Kota Malang sebesar 44,4 persen. 

Hal tersebut terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 4,07 persen.

"Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang. Dan kemiskinan ini menjadi catatan khusus di bidang kesejahteraan rakyat," ucap Trio Agus, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang saat menyampaikan laporan pembahasan LKPJ, Rabu (23/4) kemarin.

Dampak dari tinggi persentase penduduk miskin di Kota Malang tersebut, mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (indeks kedalaman kemiskinan) naik menjadi 0,66 poin.

Sementara terdapat kenaikan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,62 poin.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar seluruh program pembangunan Pemerintah Kota Malang diarahkan pada tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat, serta diarahkan kepada pengentasan kemiskinan, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Rekomendasi tersebut yang paling penting, utamanya adalah ditujukkan kepada pemenuhan hak dasar masyarakat," ucapnya.

Politis PKS tersebut juga menyampaikan, bahwa belum meratanya program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Malang.

Pemkot Malang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

"Begitu juga pada saat penyaluran bantuan sosial nanti harus dapat tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Pemkot pun juga perlu membuat program pemuktahiran data terpadu penerima bantuan sosial," ucapnya.

Selain itu, dewan juga merekomendasikan agar Pemkot Malang melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penghapusan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) warga kota Malang penerima program KIS PBID (Peserta Bantuan Iuran Daerah).

Karena SKTM ini berkaitan dengan adanya program Universal Health Coverage (UHC), di mana dalam program UHC ini, mempersyaratkan pencatuman SKTM dari kelurahan dan kecamatan, yang membuat admistrasi SKTM yang dikeluarkan tersebut menjadi dasar penyumbang angka kemiskinan di Kota Malang.

"Naiknya angka kemiskinan yang cukup signifikan ini salah satunya didorong dengan penerapan program UHC yang dilaksanakan oleh Pemkot Malang. Jadi kami merekomendasikan agar adanya penghapusan persyaratan SKTM," tandasnya.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved