Breaking News:

Berita Ponorogo Hari Ini

502 ASN Pemkab Ponorogo Pensiun Tahun 2021, Ini Daftar Kepala Dinas yang Bakal Kosong

Sebanyak 502 Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemkab Ponorogo pensiun pada tahun ini.

Tribunnews
Ilustrasi PNS 

Reporter: Sofyan Arif Candra

SURYAMALANG.COM, PONOROGO - Sebanyak 502 Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemkab Ponorogo pensiun pada tahun ini.

Sesuai data di Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, empat pejabat Eselon II atau kepala dinas termasuk dalam daftar ASN yang pensiun.

Empat kepala dinas tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Rahayu Kusdarini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Djunaidi, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum), Addin Andhanawarih, dan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Sumani.

Selain itu, sebanyak 53 pejabat eselon IV dan III juga akan purna tugas tahun ini.

"Jadi ada empat eselon II, 53 Eselon IV dan III yang akan pensiun mulai Agustus 2021," kata Eko Bagus, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Ponorogo kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (22/4/2021).

Saat ini ada empat OPD yang dipimpin oleh Plt (pelaksana tugas) lantaran belum adanya pejabat eselon II definitif.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sedang diisi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sapto Djatmiko.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang saat ini diisi Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga (Disparbudpora) Agus Sugiharto.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang diisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Harry Sutrisno.

Sekertaris Dewan (Sekwan) yang dirangkap Kepala Badan Keluarga Berencana (BKB) Suharjono.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko belum bisa melakukan mutasi dan pengisian jabatan kepala OPD karena baru dua bulan memimpin Bumi Reog.

Sedangkan syarat kepala daerah bisa melakukan mutasi jabatan adalah 6 bulan pasca dilantik dengan persetujuan tertulis Mendagri.

Hal tersebut sesuai Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved