Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Soal Larangan Mudik, Pemkab Malang Belum Berikan Bantuan bagi Perusahaan Transportasi

Pemerintah Kabupaten Malang menyadari perlunya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan bagi karyawan perusahaan transportasi.

erwin wicaksono/suryamalang.com
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Ritme bisnis perusahaan transportasi diyakini akan terdampak imbas larangan mudik oleh pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyadari perlunya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan bagi karyawan perusahaan transportasi.

"Larangan mudik lebaran paling berdampak di antaranya pekerja angkutan umum seperti bus. Karenanya Bu Gubernur mungkin melalui kadishub-nya bisa melakukan pendataan jumlah armada dan pekerjanya antara lain sopir, kondektur untuk bisa diberikan perhatian semacam Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto ketika dikonfirmasi, Minggu (2/5/2021).

Jika Covid-19 tidak ada, Didik membayangkan momentum mudik lebaran merupakan waktu yang ditunggu-ditunggu perusahaan transportasi.

Pasalnya perputaran ekonomi di bisnis tersebut begitu masif.

"Momen mudik ini sangat menjanjikan bagi mereka, tetapi mereka tidak bisa bekerja, lantas makan apa mereka dan keluarganya, sehingga negara harus hadir di sini, " ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.

Menurut Didik skema pendataan pemberian bantuan harus melalui komunikasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan pengusaha jasa transportasi angkutan umum.

Komponen penerima bantuan meliputi sopir, kondektu bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

"Jika nanti ada keputusan subsidi silang kami siap asal pekerja transportasi umum itu tidak kecewa. Ini penting menyangkut urusan perut mereka dan keluarganya," tandas Didik.

Kendati Pemkab Malang belum mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan perusahaan transportasi, Didik meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melakukan pendataan pekerja angkutan umum AKDP.

"Karena nasib mereka harus kira pikirkan," tutup Didik.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: isy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved