Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

10 Orang kepergok Tak Bawa Surat Negatif Covid 19 Saat Masuk Kota Malang di Exit Tol Madyopuro

10 orang kepergok tidak membawa surat keterangan negatif Covid 19 saat akan masuk Kota Malang melalui Exit Tol Madyopuro

SURYAMALANG.COM/Kukuh Kurniawan
Rapid test antigen di pos pengamanan dan penyekatan Exit Tol Madyopuro, Kota Malang, Sabtu (8/5/2021). 

Reporter : Kukuh Kurniawan

SURYAMALANG.COM, MALANG - 10 orang kepergok tidak membawa surat keterangan negatif Covid 19 saat akan masuk Kota Malang melalui Exit Tol Madyopuro sampai Sabtu (8/5/2021).

Padahal surat keterangan negatif Covid 19 termasuk syarat penting untuk mobilisasi selama masa larangan mudik Lebaran 2021.

"Kami rapid test antigen kepada 10 orang tersebut di tempat. Hasilnya, semua negatif. Setelah pemeriksaan rapid test antigen, 10 orang tersebut boleh melanjutkan perjalanan," ujar Sukardi, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM.

Sukardi menjelaskan rapid test antigen di pos penyekatan Exit Tol Madyopuro khusus pengemudi dan penumpang mobil yang tidak membawa surat keterangan negatif Covid 19.

"Orang dari luar Rayon II Malang Raya yang tidak dapat menunjukkan surat hasil rapid test, maka kami rapid di sini"

"Atau masyarakat dari Rayon II Malang Raya, untuk menjaga keamanan Kota Malang, maka bisa kami rapid test antigen dengan tujuan screening," jelasnya.

Sukardi mengimbau masyarakat yang mobilisasi selama masa larangan mudik Lebaran 2021 untuk membawa berbagai surat kelengkapan yang diperlukan.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid 19 nomor 13/2021, ada beberapa yang dikecualikan untuk melakukan mobilisasi selama masa larangan mudik."

"Misalnya ibu hamil harus ada pendamping, orang sakit, dan beberapa kepentingan dinas," terangnya.

Masyarakat yang mobilisasi selama masa larangan mudik harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan surat keterangan negatif Covid 19.

"Kalau SIKM bagi ASN, TNI, Polri, bentuknya adalah surat tugas dari pimpinan, dari atasan minimal eselon dua. Kalau untuk pegawai BUMD dan BUMN, SIKM-nya berasal dari pimpinan BUMN atau BUMD."

"Sedangkan bagi masyarakat umum, harus ada surat pengantar dari lurah atau kepala desa," terangnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved