OTT KPK Bupati Nganjuk

BIODATA Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang Kena OTT KPK, Mulai Riwayat Pendidikan Hingga Karier

BIODATA Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang Kena OTT KPK, Mulai Riwayat Pendidikan Hingga Karier

Editor: Eko Darmoko
Pemkab Nganjuk
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat 

SURYAMALANG.COM, NGANJUK - Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan jual beli jabatan pada Minggu (9/5/2021).

"Diduga begitu (red, jual beli jabatan)," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021), dilansir Tribunnews.

Meski begitu, Ghufron belum bisa membeberkan pihak mana saja dan siapa saja yang diamankan KPK, termasuk barang bukti.

"Siapa saja dan berapa uang yang diamankan, kita sedang melakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Mengutip Kompas.com, hingga saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Novi Rahman Hidayat.

"Detailnya kami sedang memeriksa, nanti kami ekspose," tandas Ghufron.

Profil Novi Rahman Hidayat, Bupati Nganjuk

Dikutip dari laman resmi Pemkab Nganjuk, Novi Rahman Hidayat lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada 2 April 1980.

Ia bertempat tinggal di Dusun Bedingin, Desa Sukorejo, Loceret, Nganjuk.

Novi saat ini tengah menjabat sebagai Bupati Nganjuk periode 2018-2023.

Novi maju Pilkada 2018 bersama Marhaen Djumadi.

Keduanya diusung tiga partai, yakni PDIP, PKB, dan Hanura.

Mengutip situs KPU Nganjuk, saat itu, Novi-Marhaen berhadapan dengan dua lawan lainnya.

Yakni Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono (diusung Gerindra, Demokrat, PPP, dan PAN), serta Desy Natalia Widya-Ainul Yakin (diusung Golkar, NasDem, dan PKS).

Dilansir situs Kominfo Jatim, Novi-Marhaen berhasil memenangkan Pilkada 2018 Nganjuk dengan total 303.195 suara.

"Pasangan calon nomor urut satu, Novi-Marhaen mendapatkan hingga 303.195 suara."

"Nomor urut dua, Siti Nurhayati-Bimantoro Wiyono mendapatkan 194.310 suara."

"Dan nomor urut tiga, Desy Natalia Widya-Ainul Yakin mendapatkan 56.515 suara," tutur Ketua KPU Nganjuk, M Agus Rahman Hakim, setelah rapat pleno terbuka, Rabu, (4/7/2018).

Dikutip dari situs resmi KPU, tak hanya menjabat Bupati Nganjuk, Novi juga menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.

Pendidikan

- TK Dharma Wanita Desa Pacekulon, Kecamatan Pace;

- SDN 1 Pacekulon, Kecamatan Pace;

- SMPN 1 Nganjuk;

- SMU Unggulan Darul Ulum Jombang;

- FISIP Universitas Islam Blitar;

- Program Magister Manajemen Universitas Islam Kediri.

Organisasi

- Ketua Real Estate Indonesia Kediri (2010-2015);

- Sekretaris Perbarindo PBI Kediri (2011-2016);

- Bendahara Yapindo PBI Kediri (2011-2016);

- Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur (2021-2026).

Karier

- Kepala Wilayah KSP Tunas Artha Mandiri Jawa Timur (2003-2005);

- Direktur HRD KSP Tunas Artha Mandiri (2005-2007);

- Direktur Utama Tunas Artha Mandiri (2007-2016);

- Ketua Bidang Strategi Pengembangan Bisnis KSPPS Tunas Artha Mandiri (2016-2018);

- Presiden Direktur PT Putra Tunas Artha Mandiri Group (2006-2017);

- Direktur Utama PT Putra Tunas Artha Mandiri Group (2008-2018);

- Komisaris Utama PT BPR Tunas Artha Jaya Abadi (2009-2018);

- Komisaris Bidang Pengembangan Bisnis PT Tunas Terafulk Line (2010-2018);

- Ketua Umum KSU Kembang Wijaya Kusuma (2008-2018);

- Komisaris Utama PT Putra Mandiri Real Estate (2008-2018);

- Komisaris Utama PT Putra Mandiri Plastik (2008-2018);

- Komisaris Utama PT Putra Mandiri Sawit (2011-2018);

- Direktur Utama PT Putra Mandiri Jaya (2006-2018);

- Bupati Nganjuk (2018-sekarang).

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama, Kompas.com/Irfan Kamil)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PROFIL Novi Rahman Hidayat, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK, Diduga Jual Beli Jabatan

Kantor Bupati Nganjuk
Kantor Bupati Nganjuk (suryamalang.com/achmad amru muiz)

Komentar DPRD Nganjuk

Informasi adanya dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat (NRH), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Polri diterima Ketua DPRD Nganjuk.

Hanya saja Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk belum bisa memastikan kebenaran ihwal OTT KPK Bupati Nganjuk tersebut karena belum ada pemberitahuan resmi.

"Kami dapat informasi malam tadi, tapi belum tahu kepastian dari dugaan OTT tersebut," kata Tatit Heru Tjahjono kepada SURYAMALANG.COM, Senin (10/5/2021).

Mengenai kasus yang menjerat Bupati Nganjuk sehingga diduga kena OTT KPK, dikatakan Tatit Heru Tjahjono, diduga terkait pengisian perangkat Desa di wilayah Kecamatan Pace.

Namun pihaknya juga belum bisa memastikan di Desa mana saja kasus diduga terjadi jual beli jabatan tersebut.

"Tetapi apakah kasus jual beli dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Mas Bupati Nganjuk atau kasus lain kami juga menunggu kejelasanya," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Untuk itu, tambah Tatit Heru Tjahjono, menyikapi dugaan OTT oleh KPK terhadap Bupati Nganjuk sikap DPRD akan menunggu perkembangan yang terjadi.

"Hanya itu yang bisa kami lakukan sementara menyikapi dugaan OTT Bupati Nganjuk oleh KPK," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Seperti diketahui, Tim satuan tugas (satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilansir dari Tribunnews.com.

OTT dilakukan pada Minggu (9/5/2021) siang, menyasar kepala daerah di Nganjuk. Diduga pihak yang ditangkap KPK yaitu Bupati Nganjuk berinisial NRH.

Sumber di internal komisi antikorupsi menyatakan, tim KPK mencokok NRH dibantu oleh Bareskrim Polri.

"KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan OTT Bupati Nganjuk," kata sumber tersebut, Senin (10/5/2021).

Belum diketahui praktik rasuah yang melibatkan Bupati Nganjuk tersebut. Termasuk pihak lain yang ikut dicokok tim KPK.

KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk dan pihak lainnya yang terkena OTT.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri belum merespons konfirmasi yang sudah dilayangkan melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dikepalai oleh Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Sosok Harun sendiri dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan. (SURYAMALANG.COM/Achmad Amru Muiz)

Berita terkait OTT KPK Bupati Nganjuk

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved