Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Momentum Lebaran 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Awasi Ketat Celah Gratifikasi

Kepala Kejari Kota Malang, Andi Dharmawangsa mengatakan, untuk antisipasi gratifikasi di momentum lebaran ini

SURYAMALANG.COM/Kukuh Kurniawan
Kepala Kejari Kota Malang, Andi Dharmawangsa 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Momentum Lebaran 2021 dapat menjadi celah para pejabat untuk melakukan gratifikasi. Mengantisipasi hal tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang melakukan pengawasan secara ketat.

Kepala Kejari Kota Malang, Andi Dharmawangsa mengatakan, untuk antisipasi gratifikasi di momentum Lebaran ini, pihaknya telah membuat surat kepada Wali Kota Malang agar tidak melayani permintaan yang  berhubungan dengan gratifikasi.

"Baik itu yang mengatasnamakan kejaksaan, kepala kejaksaan maupun yang lainnya, untuk tidak dilayani," ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (16/5/2021).

Dirinya juga menjelaskan, ada beberapa oknum tak bertanggung jawab yang pernah mengatasnamakan sebagai Kejari Kota Malang. Oleh karena itu, pihaknya berkirim surat kepada kepala daerah.

"Kami membuat surat notice (peringatan) kepada semua pejabat  untuk tidak melakukan hal tersebut. Ini juga menjadi imbauan untuk masyarakat, agar tidak melakukan hal semacam itu (gratifikasi)," jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan pemantauan khusus terkait masalah gratifikasi, khususnya di momentum Idul Fitri 2021 ini.

Salah satunya, dengan mensosialiasikan ke grup-grup media sosial. Agar menolak segala gratifikasi dalam bentuk apa pun.

"Misalnya, oknum yang meminta proyek, uang atau yang lain sebagainya. Dan hal itu sudah kami sebar ke grup lurah, camat ataupun kepala dinas," terangnya.

Terkait masalah pemantauan gratifikasi di lingkungan rumah pejabat, pihaknya mengaku hal tersebut tetap dilakukan. Namun, tidak dilakukan secara terang-terangan.

"Personel kami juga terbatas, tetapi kami memiliki cara-cara tersendiri untuk memantaunya," ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, dengan banyaknya imbauan dari Presiden, Surat Edaran (SE) Kejaksaan Negeri dan SE Mendagri. Diharapkan dapat menekan terjadinya gratifikasi di Indonesia, khususnya di Kota Malang.

"Imbauannya itu sudah lengkap, tinggal bagaimana kita harus menjalankannya dengan baik. Dan tentunya, berbagai macam ketentuan dan aturan yang sudah lengkap itu bisa dilaksanakan oleh semua elemen. Sehingga kedepannya, Kota Malang benar-benar zero gratifikasi," pungkasnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Eko Darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved