Penulis : Galih Lintartika , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, PASURUAN  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan diminta untuk menyeret mastermind dalam kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional (BOP) Kementrian Agama untuk Popes dan Madin di Pasuruan.

Terbongkarnya kasus pemotongan dan bantuan bagi Ponpes dan Madin untuk masa pandemi Covid-19 yang telah menyasar 5 tersangka dianggap belum cukup.

Kejari Kota Pasuruan didorong untuk menguak ada tidaknya peran anggota DPR RI dalam kasus pemotongan dana bantuan ini.

Ada atau tidaknya keterlibatan anggota DPR RI setidaknya bisa dilacak dari aliran dana di kasus itu.  

Baca juga: 5 FAKTA Kasus Pemotongan Dana Bantuan Operasional Ponpes & Madin Pasuruan, Agggota DPR RI Terlibat?

Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) mendorong mendorong Korps Adhyaksa untuk menyeret dalang di balik pemotongan BOP tersebut.

"Terjadinya pemotongan BOP ini secara masif, sangat tidak logis kalau hanya diinisiasi oleh eks staf ahli anggota DPR RI," kata Lujeng Sudarto, Direktur PUSAKA, Jumat (28/5/2021).

Lujeng mengapresiasi langkah Korps Adhyaksa yang sudah menetapkan lima tersangka dalam dugaan pemotongan BOP yang diperuntukkan untuk Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah Diniyah (Madin) di Kota Pasuruan.

Akan tetapi, di satu sisi, ia juga berharap mastermind di kasus itu juga harus ditangkap.

Dia menyebut, hal itu sangat mungkin ada mastermindnya.