Breaking News:

Liputan Khusus

11,000 Orang Antre Masuk Rusunawa di Surabaya, Yayuk Harus Tunggu 10 Tahun

Yayuk menceritakan, ia menunggu pengajuan permohonan tinggal di rusun di SUrabaya selama 10 tahun.

Editor: isy
febrianto ramadani/suryamalang.com
Kondisi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Babat Jerawat, Pondok Benowo Indah, Pakal, Kota Surabaya, tampak sepi, Sabtu (29/5/2021). Salah satu rusunawa milik Pemkot tingkat 5 itu masih dihuni 13 KK. 

"Ngisinya Rp 20 ribu per bulan.Tidak gampang pengajuan tinggal di rusun. Benar-benar diseleksi dan benar-benar asli Surabaya. Dilihat penghasilannya berapa," ujar Titik yang tinggal di lantai empat.

Titik yang bekerja sebagai penjual donat, berharap pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sebelum membuat aturan terkait rusunawa.

"Dibicarakan dulu. Saya bersyukur tinggal di rusun. Penghuni di sini antrenya macam-macam. Ada yang sampai 10 tahun ada yang 11 tahun," tuntasnya.

Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyoroti kondisi sejumlah rumah susun sewa (Rusunawa) milik pemkot.

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi C, saat ini ada 11.600 orang yang mengajukan permohonan tinggal di rusun.

"Setiap tahun hanya bangun dua maksimal tiga. Satu rusun hanya 100 kamar. Kalau dua berarti 200 kamar. Sementar yang antri 11.600. Jadi memang pembangunannya yang terbatas. Kemudian jumlah tingkatan pada rusun cuman 5, sehingga Komisi C mengusulkan kenapa tidak dibangun 20 tingkat dengan menyesuaikan struktur bangunan gedungnya," ujar Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/5/2021).

Untuk itu Aning mendorong Pemkot Surabaya melakukan evaluasi terhadap para penghuni rusun.

Aning juga telah menyampaikan hal itu pada pandangan akhir fraksi beberapa waktu yang lalu maupun bersama anggota pansus terkait retribusi kekayaan daerah.

"Sudah menyampaikan bahwa harus ada rasa keadilan. Salah satunya rusun yang di tengah (kota) dengan rusun dipinggir itu beda tarif, kemudian harus ada evaluasi terhadap penghuni rusun yang tidak memenuhi syarat lagi itu. Syarat-syarat sudah ada di perda dan perwali. Kalau tidak memenuhi itu harus dikeluarkan," tuturnya. 

"Pandangan fraksi sudah disampaikan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah, kemarin yang mau disahkan. Memang secara kebijakan ada di komisi A. Kalau di komisi C terkait bangunannya," imbuhnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved