Breaking News:

Liputan Khusus

11,000 Orang Antre Masuk Rusunawa di Surabaya, Yayuk Harus Tunggu 10 Tahun

Yayuk menceritakan, ia menunggu pengajuan permohonan tinggal di rusun di SUrabaya selama 10 tahun.

Editor: isy
febrianto ramadani/suryamalang.com
Kondisi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Babat Jerawat, Pondok Benowo Indah, Pakal, Kota Surabaya, tampak sepi, Sabtu (29/5/2021). Salah satu rusunawa milik Pemkot tingkat 5 itu masih dihuni 13 KK. 

Politisi Partai PKS ini menilai, rusun diperuntukkan bagi warga yang tidak mempunyai rumah atau belum tinggal di rusun manapun.

Proses evaluasi harus dilakukan secara berkala kalau ada temuan, dan pengaduan, di lapangan.

"Kalau perda dan perwali tidak disebutkan apakah bagi MBR atau tidak. Tapi di situ diperuntukan bagi warga yang tidak mempunyai rumah atau belum tinggal di rusun manapun. Kalau ada temuan atau pengaduan di lapangan sebagai dasar kemarin kami, dan telah disampaikan di pandangan akhir dan pansus retribusi," jelasnya.

Tarif yang dikenakan, lanjut Aning, Rp 100 ribu per bulan.

Biaya yang murah karena memang sudah ada ketentuannya.

Pemkot mengambil persentase paling rendah terkait dengan aturan itu.

Nominal tersebut belum mengalami kenaikan sampai saat ini.

"Ini lagi disahkan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Salah satunya tarif untuk rusun. Total jumlah yang menghuni di rusun pemkot masih mempertahankan kapasitasnya 100 untuk satu rusun lima tingkat. Kami minta Bappeko menambahkan tingkat menjadi 20 agar mengakomodir lebih banyak lagi. Bappeko sedang mengkaji," papar Aning.

"Kemudian untuk jumlah penghuni tergantung rusun yang dibangun ini. Kebetulan yang di Gunung Anyar sudah ada 65 yang terisi. Plus ada satu rusun yg difungsikan. Jadi penambahan rusun di tahun ini juga menambah kapasitas penghuni," sambungnya.

Aning mengungkapkan, Komisi C sudah melakukan hearing dengan pihak terkait untuk menambah kapasitas rusun.

Kalau setahun hanya membangun dua rusun dengan kapasitas 100, maka 40 tahun baru selesai dan bisa menampung 11.600 keluarga. 

"Tapi kalau ditingkat lebih banyak lagi bisa 5 tahun selesai, tiga tahun selesai. Tergantung tingkatnya kemudian per tahun dibangun berapa sudah kami dorong. Tergantung kebijakan wali kota yang baru," bebernya.

Karena kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bapekko) Surabaya belum selesai, kata Aning, pihaknya akan memanggil lagi ketika kajiannya beres. 

"Jadi pemkot harus betul-betul serius untuk mengentaskan permasalahan 11 ribu antrean rumah susun ini. Apakah dengan mengubah konsep bangunannya kemudian menata manajemen. Terkait dengan rusun, kajiannya harus serius dan mempunyai tahapan yang jelas, kapan masalah ini selesai," tegasnya.

Kalau belum mempunyai tahapan yang jelas, klanjuts Aning, maka setiap tahun tidak ada perkembangan.

Harus ada terobosan dan tahapan baru agar antrian tersebut tuntas.

"Karena ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya," pungkasnya.

Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan evaluasi terhadap penghuni rusunawa yang sudah tinggal lebih dari 3 tahun.

Sebab antrean warga Surabaya yang mengajukan permohonan untuk tinggal di rusunawa semakin menumpuk.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Ekawati Rahayu menyatakan, saat ini antrean sudah mencapai 11.000 kepala keluarga (KK).

Sedangkan jumlah rusun yang dikelola Pemkot Surabaya berjumlah 21 rusunawa.

"Akan lebih tegas untuk dilakukan evaluasi tahun ini. Semua demi kenyamanan bersama. Mereka yang sudah ekonominya tidak lagi MBR atas kesadarannya memberi kesempatan kepada yang berhak. Saat ini, izin tinggal baru bagi pendaftar tengah diproses. Pemohon diminta bersabar karena proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat," terang Yayuk, panggilan akrab Maria Ekawati Rahayu, Kamis (20/5/2021).

Salah satu syarat penghuni rusun, kata Yayuk, adalah ber-KTP Surabaya dan warga kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sesuai aturan, tata kelola dan masa huni rusunawa harus sesuai Perda 2/2013 dan Perwali 05/2020, bahwa masa tinggal penghuni rusunawa tiga tahun.

"Tarif sewa rusunawa tidak lebih dari Rp 100.000 per bulan. Kalau menempati lantai paling atas lebih murah hingga Rp 43.000. Jika penghuni ekonomi sudah mapan, sebaiknya diminta tidak memperpanjang masa huni rusun," terangnya.

"Kami akan perketat lagi tahun ini. Penghuni yang tinggal di rusunawa harus sesuai batas waktu yang ditentukan. Saya tahu konsekuensinya bakal ribut. Tapi ini aturan dan ada yang lebih berhak," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved