Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

DPRD Sorot Lemahnya Serapan Anggaran Pemkot Malang dengan Alasan Covid-19, SILPA Capai Rp 567 M

Fraksi PDIP Kota Malang menilai, bahwa rendahnya serapan anggaran Kota Malang di tahun 2020 bukan tunggal disebabkan oleh Covid-19.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/M Rifky Edgar H
Rapat paripurna tentang Jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi dalam Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang 2020, Kamis (17/6/2021). 

Penulis : M Rifky Edgar H , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG.COM, MALANG - Lemahnya serapan anggaran kota Malang di tahun anggaran 2020 cukup mendapatkan perhatian dari Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika

Selain Made, sejumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Malang juga sempat menyoroti rendahnya serapan anggaran dan tingginya Silpa di Kota Malang pada 2020 lalu.

Made pun menyampaikan, bahwa lemahnya serapan anggaran ini jangan membuat pandemi Covid-19 ini dijadikan kambing hitam oleh eksekutif.

Hal ini pun menjadi catatan dirinya terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2020 yang kini sedang dibahas.

"Jadi semua penilaian kita itu lepaskan dulu dari faktor Covid-19. Karena kalau hanya Covid-19 yang jadi kambing hitam, kita akan stagnan terus sampai di sini. Sehingga, harus ada terobobas baru yang dilakukan. Pemkot Malang juga harus melakukan adaptasi di situasi sekarang ini," ucapnya

Sementara itu, Wanedi, Fraksi PDIP Kota Malang menilai, bahwa rendahnya serapan anggaran Kota Malang di tahun 2020 bukan tunggal disebabkan oleh Covid-19.

Fraksi PDIP pun mencatat, terdapat beberapa hal kompleks yang membutuhkan sebuah perbaikan secara total dengan membangun sistem birokrasi yang lebih sehat dan tegas.

Di antaranya ialah proses tender sejauh ini cukup lambat, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas kinerja dan dedikasi terhadap profesi.

Kurangnya inovasi program serta kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menuntaskan segala program pembangunan yang sudah tertuang dalam visi dan misi wali kota Malang yang tertuang dalam RPJMD.

"Kalau tidak segera ada perbaikan, jadinya terkesan apa yang dilakukan terjadi Missleading, kebijakan antara apa yang dilakukan dengan apa yang sudah direncanakan," ucapnya.

Rendahnya serapan anggaran ini juga cukup disayangkan oleh Ketua Fraksi PKS, Trio Agus, 

Penyerapan yang rendah ini akhirnya membuat adanya Silpa di tahun 2020 yang mencapai Rp 567 Miliar.

"Adanya Silpa yang besar atau sekitar 27 persen dari anggaran 2020 membuat dana yang seharusnya bisa dipergunakan untuk belanja langsung, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat harus kembali lagi ke kas daerah," tandasnya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved