Breaking News:

Berita Lumajang Hari Ini

Perangkat Desa Diduga Terlibat Pungli Banpres Produktif Usaha Mikro Lumajang, Catut KPK dan DPRD

Oknum perangkat desa diduga terlibat pungutan liar (pungli) Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro atau BPUM di Lumajang.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Farid Mukarrom
Ilustrasi. 

SURYAMALANG.COM, LUMAJANG - Oknum perangkat desa diduga terlibat pungutan liar (pungli) Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro atau BPUM di Lumajang.

Oknum perangkat desa itu memotong dana BPUM dengan mencatut nama instansi KPK dan anggota DPRD Lumajang.

"Dua orang naik motor datang ke sini. Satu orang pakai rompi bertulis KPK, dan minta Rp 720.000."

"Mereka mengatakan untuk adminitrasi KPK yang disaksikan anggota DPRD," kata Bambang, penerima BPUM dari Desa Tegalrandu kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (16/6/2021).

Tim Siber Pungli Lumajang sedang menyelidiki dugaan pungli tersebut.

Petugas memeriksa para penerima BPUM sebagai saksi terkait kasus pungli yang menjerat oknum perangkat Desa Tegalrandu.

Diduga oknum perangkat desa ini telah memotong bantuan dari 109 warga.

Selain itu, banyak penerima bantuan yang tidak layak.

Oknum perangkat desa itu membantu warga membuat identitas fiktif agar bisa mendapat dana hibah dari pemerintah.

Bahkan warga yang tidak layak itu bisa mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 2,4 juta.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved