Breaking News:

Berita Lumajang Hari Ini

Perangkat Desa Diduga Terlibat Pungli Banpres Produktif Usaha Mikro Lumajang, Catut KPK dan DPRD

Oknum perangkat desa diduga terlibat pungutan liar (pungli) Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro atau BPUM di Lumajang.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Farid Mukarrom
Ilustrasi. 

Setelah dana itu cair, oknum perangkat desa itu minta sejumlah uang.

Oknum perangkat desa itu berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 116 juta dari hasil pungli.

BPUM di Lumajang memang tidak tepat sasaran.

Seharusnya para pelaku UMKM yang menerima dana hibah dari pemerintah tersebut.

Ternyata, ada yang tidak memiliki usaha tapi bisa mendapat dana hibah tersebut.

Sesuai penelusuran Tim Siber Pungli Lumajang, banyak penerima BPUM yang tidak memiliki usaha.

Seorang penerima BPUM, Nurin mengatakan awalnya warga tidak mempunyai niat untuk memalsukan data agar bisa menjadi penerima BPUM.

Namun, ada oknum perangkat Desa Tegalrandu mendatangi sebagaian warga yang menawarkan program bantuan pemerintah.

"Sebenarnya kami tidak tahu kalau ada bantuan. Kami tahu dari dia," ujar Nurin.

Untuk mendapat bantuan itu, syaratnya tidak rumit.

Warga hanya perlu menyerahkan identitas diri, menyetor foto, lalu beberapa bulan kemudian bantuan tersebut cair ke masing-masing rekening warga.

Setelah warga menerima dana hibah tersebut, oknum perangkat desa minta sejumlah uang kepada penerima BPUM.

"Dana yang cair kan Rp 2,4 juta. Dipotong langsung di bank Rp 100.000, lalu ada yang ke rumah saya untuk minta uang Rp 720.000," ungkapnya.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved