Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

Bupati Sanusi Bantah Adanya Muatan Politis dalam Lomba Desa Pancasila 2021 Pemkab Malang

Bupati Malang, Muhammad Sanusi, membantah adanya muatan politis dalam Lomba Desa Pancasila.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
erwin wicaksono/suryamalang.com
Bupati Malang, Muhammad Sanusi. 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Bupati Malang, Muhammad Sanusi, membantah adanya muatan politis dalam Lomba Desa Pancasila.

Sanusi menyarankan agar  para Kader PKB yang melontarkan protes membaca kembali surat yang dibuat Sekda Kabupaten.

"Suruh baca (suratnya. Jadi itu kan suratnya Bupati dan Bupati ini kan produknya politik. Siapapun boleh memfasilitasi itu. Karena sasarannya untuk memberitahu Kepala Desa dan Camat agar mereka bergerak memperingati hari proklamasi dengan adanya lomba. Ya tak terusin aja, sifatnya kan memfasilitasi, baca itu memfasilitasi," tegas Sanusi ketika dihubungi.

Baca juga: PKB Endus Ada Muatan Politik pada Lomba Desa Pancasila 2021 Pemkab Malang

Sebagai politisi PDIP dan pemenang Pilkada Malang 2020, Sanusi mengkiaskan jabatan Bupati maupun DPRD merupakan produk politik.

Sanusi menilai sikap pada kader DPC PKB Kabupaten Malang tersebut merupakan pernyataan orang yang tidak Pancasilais.

"Gak bisa, saya wong kader PDI kok suruh netralitas. Gak bisa karena produk politik. DPR juga DPR dari PKB gak bisa netral juga dia. Semua ini adalah produk politik, gak ada yang yang ngarahkan, untuk Pancasila kan ideologi kita, masa hanya ideologi PDI itu. Itu kan kelihatan kalau dia tidak pro Pancasila jadinya," jelasnya.

Sanusi pun menjelaskan secara rinci tentang awal mula surat perintah tersebut dibuat.

"Sekda itu atas perintah Bupati. Suratnya Bupati dari DPC (PDIP) itu untuk difasilitasi untuk di samping kepada seluruh Camat dan Desa dalam rangka Hari Bulan Pancasila dan Hari Bung Karno," papar mantan politis PKB itu.

Dari pernyataannya, Sanusi menegaskan tidak ada yang salah dalam isi surat Lomba Desa Pancasila itu.

"Gak ada yang salah itu, karena kita menghormati itu. Kecuali kalau dia sudah tidak Pancasilais boleh lah bilang begitu, kalau sebagai warga negara harusnya menghormati lah," sebutnya.

Sanusi pun dengan gamblang mempersilakan DPC PKB untuk melapor pada Pengadilan Tata Usaha Negara bila masih menyoal surat tersebut.

"Jika masih tidak terima suruh PTUN-kan. Karena itu suratnya dari Bupati. Dari Dewan kalau mengumpulkan Kepala Desa tanpa ijin bisa dibubarkan itu, ada dulu dari Dewan mengumpulkan Kepala Desa dibubarkan sama Pak Rendra (Bupati Malang terdahulu) dulu," tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved