Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

PKB Endus Ada Muatan Politik pada Lomba Desa Pancasila 2021 Pemkab Malang

PKB menilai lomba Desa Pancasila memiliki motif politis dari partai yang mengusung pasang calon pemenang Pilkada Malang  2020, PDIP.

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
erwin wicaksono/suryamalang.com
Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Murtadho, saat menyampaikan keterangan resmi soal penyelenggaraan lomba Desa Pancasila Pemkab Malang di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Jumat (25/06/2021). 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - DPC PKB Kabupaten Malang memprotes Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat atas nama Bupati Malang, Muhammad Sanusi tentang sosialisasi lomba Desa Pancasila.

Surat dengan nomor 410/4782/35.07.119/2021 tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2021.

PKB menilai lomba Desa Pancasila memiliki motif politis dari partai yang mengusung pasang calon pemenang Pilkada Malang  2020, PDIP.

"DPC PKB Kabupaten Malang melayangkan surat protes kepada Bupati Malang. Ini merujuk pada surat yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang terkait penyampaian sosialisasi lomba Desa Pancasila. Karena terdapat pelanggaran serius terkait netralitas ASN," ujar Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Murtadho, saat menyampaikan keterangan resmi pada Jumat (25/06/2021).

Menurut Tadho, surat tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat dari DPC PDIP Kabupaten Malang nomor 431/IN/DPC-3507/62001.

Isinya tentang permohonan fasilitasi sosialisasi lomba Desa Pancasila, sehubungan dengan lomba film pendek dengan tema profil Desa Pancasila yang dilaksanakan DPC PDIP Kabupaten Malang.

"Pada surat tersebut Camat diminta untuk mensosialisasikan kepada lurah di wilayah kerja saudara (yang bersangkutan) untuk mengikuti lomba tersebut. Ada stempel basah, tanda tangan dari Sekda dan Bupati," ungkap pria yang akrab disapa Gus Tadho ini.

Dari berbagai temuan tersebut, DPC PKB Kabupaten Malang secara gamblang menyebut adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tak hanya itu, juga termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa KORPS dan kode etik PNS dan yang terakhir PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Kami memprotes, agar Bupati Malang menghentikan segala proses pemanfaatan ASN dan kepala desa untuk kegiatan partai politik manapun tanpa terkecuali," tegas Tadho.

Tadho mengaku telah mengirim surat protes kepada Bupati Malang, Muhammad Sanusi pagi tadi.

"Bupati Malang belum memberi respon apapun terkait apa yang dilakukan Sekda Kabupaten Malang," bebernya.

Terakhir, Tadho menegaskan dirinya sebagai warga negara Indonesia merupakan seorang yang berpedoman pada Pancasila.

"Kami juga Pancasilais dan Nasionalis. Namun dengan cara-cara yang baik dan tidak memanfaatkan ASN seperti ini. Kami mendukung juga Desa Pancasila tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula, tidak dengan memanfaatkan ASN seperti ini," tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved